Daftar is
Kata Pengantar
Bab 1 Perkembangan Kolonialisme
dan Imperialisme Barat di Indonesia
A. Latar Belakang Lahirnya
Kolonialisme dan Imperalisme
B. Datangnya Kolonialisme dan
Imperialisme ke Indonesia
C. Kebijakan pemerintah Kolonial
Belanda dan Inggris
D. Strategi Perlawanan Bangsa
Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperalisme Barat
E. Dampak Kolonialisme dan
Imperialisme Barat di Indonesia
Bab 2 Pergerakan Nasional di
Indonesia
A. Hakikat Pergerakan Nasional
Indonesia
B. Faktor Pendorong Lahirnya
Nasional Indonesia
C. Organisasi-organisasi
Pergerakan Nasional Indonesia
D. Upaya Menggalang Persatuan
E. Berkembangnya Taktik Moderat
dan Koperatif dalam Pergerakan Nasional
F. Dampak Penjajahan Bangsa Barat
pada Masa Pergerakan Nasional Hingga Kini
Bab 3 Proklamasi Kemerdekaan dan
Pembentukan Pemerintahan Indonesia
A. Kekalahan Jepang oleh Sekutu
Membawa Dampak Positif bagi Bangsa Indonesia
B. Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
C. Pembentukan Pemerintahan
Indonesia
Bab 4 Perjuangan Mempertahankan
Indonesia
A. Upaya Mempertahankan
Kemerdekaan Indonesia dari Ancaman sekutu dan Belanda
B. Dari Repubik Indonesia Serikat
ke Republik
Soal
latihan
Daftar
Pustaka
Bab
1
Perkembangan
Kolonilisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
A.
Latar Belakang Lahirnya
Kolonialisme dan Imperialisme
Kata kolonialisme berasal dari
kata koloni (dalam bahasa latin), “colonia” yang berarti tanah jajahan.
Dalam perkembangannya, politik colonial modern mulai tumbuh dan berkembang
sejak abad ke-16. Tujuan politik kolonial yaitu menguras sumber-sumber kekayaan
daerah koloni untuk kepentingan industri negara-negara colonial. Imperialisme
berasal dari kata “imperator” yang
berarti memerintah. Dalam perkembangannya imperialisme adalah suatu sistem
penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain.
Imperialisme juga dibagi dua
yaitu, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah
upaya untuk mencari daerah jajahan yang di dorong olleh semangat 3G (gold,
glory, gospel) gold artinya mencari kekayaan, yaitu emas, perak, termasuk
rempah-rempah, glory artinya untuk mencari kejayaan negeri induk dan gospel
artinya untuk menyebarkan agama nasrani. Sedangkan imperalisme modern adalah
untuk menjadikan wilayah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi
kebutuhan industi, dengan maksud sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan
pasaran hasil industrinya.
kolonialisme dan imperalisme sulit dipisahkan atau dalam kata lain keduanya
saling berkaitan satu sama lain. Paham kolonialisme dan imperalisme di
praktikkan oleh bangsa-bangsa Barat di Eropa pada masa lalu untuk mendapat
sumber-sumber kekayaan alam dibelahan dunia lain seperti Asia dan Afrika.
Selain mencari sumber-sumber kekayaan alam, ada beberapa faktor lain yang
menjadi penyebab lahirnya kolonialisme dan imperalisme di dunia yaitu :
1.
Adanya paham merkantalisme di
Eropa
Merkantalisme merupakan aliran/
filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang pesat pada abad ke- 16 sampai abad
ke- 18 di Eropa Barat. Paham merkantalisme menyatakan bahwa keejahteraan uatu
Negara hanya ditentukan oleh banyaknya asset atau modal yang disimpan oleh
Negara yang berangkutan. Kelompok merkantilis mempunyai beberapa perinsip atau
ide pokok berikut :
a.
Suatu
Negara makmur dan kuat lebih besar mengekspor dari mengimpor.
b.
Surplus
penghasilan ekspor dan impor yang positif dibayar dengan logam mulia (emas dan
perak).
c.
Logam
mulia dipakai alat pembayaran.
d.
Logam
mulia dipergunakan untuk biaya armada perang untuk memperluas perdagangan dan
penyebaran agama.
e.
Penggunaan
armada perang untuk memperluas perdadangan luar negeri dengan kolonisasi di
Amerika Latin, Afrika, dan Asia.
Akibat
dari perkembangan paham ini Negara-negara di Eropa, terutama Portugal/
Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda semakin besar dan semakin
kaya. Sistem tersebut mendorong lahirnya sistem kapitalisme.
2.
Jatuhnya Konstatinopel
Pada tahun 1453, bangsa Turki
Usmani berhasil menrebut wilayah konstatinopel , terutama Bandar Bizantium yang
digunakan sebagai Bandar penghubung peerdagangan antara Asia dan Eropa.
Penguasaan perdagangan di Laut Tengah oleh Turki Usmani menyebabkan putusnya
hubungan dangang antara orang-orang Eropa dangan para pedagang dari Asia. Oleh
karena itu, mereka harus menlakukan pelayaran yang jauh hingga ke belahan dunia
lain untuk menemukaan daerah rempah-rempah yang baru.
3.
Revolusi Industri dan Penemuan
di Bidang Iptek
Pada tahun 1750-1850 merupakan
periode revolusi industri, yang terjadi perubahan secara besar-besaran dibidang
pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi dan berdampak
pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya d dunia. Revolusi industri ini dimulai
dari Britana Raya (Inggris) dan menyebar keseluruh dunia. Penemuan dan
penggunaan teknologi modern tersebut telah memicu munculnya kolonialisme dan
imperialisme. Kemajuan tersebut meliputi kemajuan di bidang pelayaran,
persenjataan, dan penemuan mesin-mesin produksi.
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya
revolusi industri antara lain terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad
ke- 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Descartes,
Galileo Galilei, serta adanya perkembangan riset dan penelitian dengan pendirian
lembaga riset seperti The Royal Improveing Knowledge, The Royal Society of
England dan The Franch Academy of Science.
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Eropa tidak
terlepas dari pengaruh perkembangan dunia Timur yang didominasi oleh
Negara-negara Islam, dengan ditandai hal-hal berikut :
a. Adanya penerjemahan pada masa
dinasti abbasyiah, yang digunakan sarjana Barat maupun muslim di Bagdad.
Sehingga banyak karya filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani diterjemahkan dalam
bahasa Arab.
b. Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi oleh kerajaan Kordoba (Andalusia) di Spanyol yang memunculkan
ilmuwan, seperti Ibnu Rusydi atau Averroes dan Ibnu Tufail.
c.
Kegiatan
keilmuan yang dikembangkan perguruan-perguruan tinggi islam yang menyebarkan ke
Prancis pada abad akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16.
d. Jatuhnya dinasti Abasyiah di
Bagdad dan dikuasainya Konstatinopel oleh Turki Usmani menyebabkan para sarjana
Barat berkumpul di Eropa.
4.
Dorongan Melanjutkan Perang
Salib
Penjelajahan samudra untuk
melnjutkan perang yang sudah dimulai dan memerangi orang-orang Islam dimana
saja serta sekaligus menyebarkan agama Kristen, merupakan keinginan Eropa untuk
memenangkan perang salib. Perang salib terjadi sekitar tahun 1096, karena
adanya pelarangan orang-orang Kristen berziarah ke Yarualem pada masa kekuasaan
Islam dibawah Turki Saljuk.
perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi Umat Muslim di
Palestina secara berulang-ulang mulai adab ke-11 sampai abad ke-13, dengan
tujuan untuk merebut Tanah Suci dari kekuasaan kaum Muslim dan mendirikan
gereja dan kerajaan Latin di Timur. Perang salib berpengaruh sangat lua
terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial, yang mana beberapa bahkan
masih berpengaruh sampai masa kini.
5.
Penjelajahan Samudra
a. Pelaut Spanyol
Para
pelaut Spanyol yang melakukan sekpedisi ke dunia Timur, sebagai berikut :
1.
Cristoper
Colombus (1451-1506) yang mengarungi samudra atas dukungan Ratu Isabella di
Spanyol dengan Kapal Santa Maria, yang berhasil menemukan daerah-daerah
disekitar Laut Karibia.
2.
Magelhaens
dan Del Cano (10 Agustus 1519).
3.
Herdinan
Cortez (1517) berhasil menguasai Kerajaan Aztek di Meksiko dan Kerajaan Suku
Maya di Ssemenanjung Yucatan.
4.
Pezzaro
(1532-1533) pelaut Spanyol berhasil merampas kekuasaan Kerajaan Inka di daerah
pedalaman Peru.
b.
Pelaut
Portugis
1.
Bartholomeus
Diaz, mencoba melakukan pelayaran menemukan tanah Hindia, namun ia hanya ke
Tanjung Harapan.
2.
Vasco
da Gama (1460-1542) berlayar atas perintah Raja Portugis. Berlayar dari
Pelabuhan Lisabon kearah Selatan dan tiba di Kalikut, India. Dan mendirikan
kantor dagang portugis yang dilengkapi benteng, dan Vasco da Gama diangkat
sebagai laksamana dan berkuasa di India.
3.
Alfonso
d’ Albuquerque, di kirim untuk menemukan rempah-rempah. Pada tahun 1511,
melakanakan ekspedisi sampai keperairan Selat Malaka dan menguasai Kerajaan
Malaka dan berhasil menguasai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara.
c.
Pelaut
Belanda dan Inggris
1.
Barents,
pelaut Belanda berlayar melalui daerah kutub utara, namun kapalnya terjepit dan
berhenti di pulau yang diberi nama Novaya Zemlya. Namun dalam perjalanan
kembali ke Belanda Barents tutup usia.
2.
Cornelis
de Houtman, pada tahun 1595 memulai ekpedisi melalui jalur orang-orang Portugis
dan dan pai memasuki kawasa Indonesia dan mendarat di Banten Pada tahun yang
sama.
3.
Pilgrim
Father, seorang pelaut Inggris yang berlayar menggunakan kapal Mayflower yang
berhasil mencapai kawasan Amerika Utara dan membangun koloni di Massachusetts
di tahun 1607.
4.
Abel
Tasman. Pelaut, penjelajah dan muafir Belanda yang bertugas sebagai nahkoda
VOC. Pada tahun 1639 melakukan pelayaran menuju Kepulauan Mas dan tahun 1642
berhasil menemukan pulau Van diemens’s atau pulau Tasmania.
B.
Datangnya kolonialisme dan
imperalisme Barat di Indonesia
Bangsa
portugis merupakan bangsa Barat yang pertama kali datang ke Nusantara dengan
menerapkan praktik kolonialisme dan imperialisme kuno, dan merupakan pelopor
paham ini.
1.
Kedatangan bangsa portugis di
Indonesia
Pada awal abad ke-15 Portugis
merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan di bidang teknologi. Dan
membuat mereka melakukan pelayaran menyebrangi lautan yang luas. Rempah-rempah
adalah alasan portugis datang ke Nusantara. Awal ekspedisi portugis dipimpin
oleh Vasco da Gama dan sampai di India pada tahun 1498 dan mengirimkan panglima
angkatan laut, Alfonso de Albuquerque.
tahun 1503 Alfonso beramgkat menuju India dan berhasil menaklukan Goa di Pantai
Barat yang menjadi pangkalan tetap Portugis, dengan tujuan menguasai
perdagangan rempah-rempah di Asia. Raja Portugis memerintahkan Dioago Lopez de
Sequiera menuju Malaka, setelah mengetauhi kekayaan di Malaka sangat besar.
Pada tahun 1509 Sequiera tiba di Malaka dan awalnya disambut baik oleh Sultan
Mahmud Syah (1488-1528), namun para pedagang berhasil meyakinkan Sultan bahwa
Portugis merupakan ancaman besar bagi Malaka. Pada akhirnya Sultan Mahmud
melawan Sequiera dengan mencoaba membunuh anak buahnya dan mencoba menyerang
empat kapal milik Portugis namun, kapal itu brhasil melarikan diri.
April 1511, Alfonso memimpin langsung pelayaran kembali menuju Malaka dan
memulai peperangan berlangsung secara sporadis selama Juli sampai Agustus dan
Malaka pun berhasil ditaklukkan. Portugis juga melanjutkan ekspedisi menuju
Maluku pada tahun 1512, walaupun ada kendala dalam kerusakan pada kapalnya
berhasil mencapai Hitu (Ambon sebelah utara). Ekspedisi ini diteerima baik oleh
Sultan Ternate, Sultan Aby Lais. Sementara itu Sultan Mansur dari Tidore
mengambil keuntungan dari kedatangan sisa-sisa ekspedisi pelayaran keliling
dunia Magellan di tahun 1521 untuk membentuk persekutuan dengan bangsa Spanyol.
Portugis juga diizinkan membangun benteng pertama di pulau Ternate pada taun
1522, dan benteng tersebut dikenal dengan nama benteng Gamalama. Tahun 1512
sampai tahun 1570 terjalin hubungan dagan cengkih antara Portugis dan Ternate.
Selain memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku Portugis juga aktif
menyebarkan agama Kristen (Katolik) oleh Franciscus Xaverius (1546) yang
didirikan Orde Jesuit dan di teruskan Alfonso da Castro. Perkembangan monopoli
portugis tidak berlangsung lama kerena mengalami kemunduran terus-menerus, yang
disebabkan beberapa faktor berikut :
a.
Portugis
tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tergantung pada pemasok bahan
makana dari Asia.
b.
Portugis
kekurangan dana dan sumber daya manusia untuk aktivitas perdagangan dan
pemerintahan.
c.
Organisasi
mereka ditandai dengan pemerintahan yang tidak efisien dan korupsi.
d.
Para
pedagang Asia menghindari perdagangan monopoli portugis dengan mengalihkan kepelabuhan
lain.
e.
Portugis
tidak lagi mempunyai kekuatan di perdagangan Nusantara.
f.
Portugis
mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan islam di Nusantara.
2.
Kedatangan Bangsa Belanda ke
Indonesia
Alasan
belanda mengadakan penjelajahan samudra untuk mendapatkan daerah rempah-rempah
adalah karena sebelumnya Belanda membeli rempah-rempah dari Llisabon (Lisaboa),
Portugis dan pada saat itu Belanda masih dalam jajahan Spanyol. Kemudian
terjadi perang 80 tahun (perang kebebasan atas Spanyol). Pada tahun 1580, raja Philip
dari Spanyol naik tahta dan berhasil menyatukan Spanyol dan Portugis, sehingga
Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Portugis yang kini di
kuasai Spanyol.
a.
Perjalanan Bangsa Belanda ke
Indonesia
April tahun 1595, Cornelis de
Houtman dan De Keyzer memimpin pelayaran menuju nusantara dengan 4 buah kapal.
Mereka mencoba menjauhi jalur pelayaran Portugis, sehingga tidak singgah di
India dan Malaka dan pada Juni 1596 Houtman tiba di Banten. Awalnya Belanda
disambut baik oleh masyarakat, dengan harapan memajukan perdagangan dan
membantu usaha Banten menyerang Palembang. Tidak lama terjadi ketegangan
masyarakat dengan de Houtman, karena Houtman hanya ingin membeli rempah-rempah
saar panen tiba. Akibatnya ia di usir dari Banten dengan membawa sedikit
rempah-rempah, namun dengan demikian ia tetap disambut meriah oleh masyarakat
belanda karena merupakan pelopor perlayaran menemukan jalur ke Indonesia.
28 November 1598 delapan rombongan kapal baru Belanda yang di pimpin oleh Jacob
Van Neck dan Wybrecht van Waerwyck tiba di Banten. Kedatangan Belanda saat itu
disambut dengan baik karena pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis
sedang memburuk. Karena sikap van Neck yang sangat hati-hati dan pandai
mengambil hati para pemuka Banten, van Neck berhasil mengisi tiga kapalnya
dengan rempah-rempah yang dikirim ke Belanda dan lima sisanya dikirim menuju
Maluku.
b.
Terbentuknya VOC (Vereenigde
Oost Indische Compagnie)
Keberhasilan ekspedisi Belanda
melakukan perdagangan rempah-rempah mendorong pegusaha Belanda lain berdagang
ke Indonesia, sehingga terjadi persaingan antar pengusaha dan dengan Negara
lain Portugis, Spanyol, Inggris. Atas prekarsa tokoh Belanda, yaitu Pangeran
Maurist dan Johan van Olden Barnevelt tahun 1602 dengan menbentuk kongsi-kongsi
dagang Belanda yang di namakan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) atau
disebut juga Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Terdiri dari 17
pengurus pusat VOC dan pada tahun 1602 juga dibuka kantor pertama di Banten
yang dikepalai oleh Francois Wittert. Beberapa tujuan dibentuknya VOC yaitu,
1. Menghindari persaingan yang
tidak sehat antara pedagang Belanda, sehingga memaksimalkan keuntungan.
2. Memperkuat posisi Belanda dalam
menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa di Eropa lainnya maupun bangsa-bangsa
Asia.
3. Membantu menggalang dana untuk
menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.
Dan
agar lebih leluasa dalam melaksanakan tugasnya, VOC diberi hak-hak istimewa
oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan Hak Octroi, yang meliputi hal-hal :
1. Memonopoli perdagangan
2. Mencetak dan mengedarkan uang
3. Mengangkat dan memberhentikan
pegawai
4. Mengadakan perjanjian dengan
raja-raja
5. Memiliki tentara untuk
mempertahankan diri
6. Mendirikan benteng
7. Menyatakan perang dan damai
8. Mengangkat dan memberhetikan
penguasa-penguasa setempat
Berkat kekuasaan istimewa
tersebut, tahun 1605 VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon, dan tahun
1609 VOC berhasil mendirikan loji (pangkalan dagang) di Banten. Dan tahun
berikutnya untuk kali pertama VOC mengangkat seorang gubernur jendral Pieter
Both (1610-1614) yang bdrkedudukan di Ambon. Karena letaknya yang jauh dari
Selat Malaka dan kurang strategis untuk dijadikan pangkalan dagang yang kuat,
VOC menggantinya dengan Jayakarta sebagai pangkalan utamanya. Jayakarta yang di
pimpin oleh Wijayakrama ketika itu sedang berselisih dengan negeri induknya
Banten yang dipimpin oleh Ranamanggala. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh
gubernur jendral Jan Pieterszoon Coen yang berhasil merebut Jayakarta, dan
orang-orang Banten yang ada di Jayakarta pun diusir dan Jayakarta dibakar. Dan
pada tahun 30 Mei 1619 J.P Coen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia sesuai
dengan nama nenek moyang orng Belanda yaitu Bataaf, yang kemudian dijadikan
markas besar VOC.
1.
Politik Ekonomi VOC
pusat-pusat
perdagangan yang berhasil dikuasai VOC diantaranya, Malaka (1641), Padang
(1662), Makasar (1667), dan Banten (1684). VOC juga berhasil menguasai daerrah
pedalaman Banten dan Mataram yang banyak menghasilkan lada dan beras.
Ada
peraturan-peraturan yang diterapkan guna melaksanakan monopoli dagang sebagai
berikut:
a. Verplichte Leverantie, yaitu
penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan koeh VOC
b. Contigenten, yaitu kewajiban
bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi
c.
Ketentuan
dan jumlah tanaman yang bileh ditanam
d. Ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk
menebang tanaman agar tidak terjadi kelebihan produksi
e. Pelayaran hongi, yaitu
pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk megawasi pelaksanaan
monopoli VOC
2.
Sistem Birokrasi VOC
Dalam memerintah VOC mengangkat
gubernur jendral yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad Van
Indie (Dewan India). Struktur sistem pemerintahannya dimulai dari gubernur
jendral, dewan India, gubernur setempat, residen, asisten residen,dan diserahkan
pada pemerintah tradisional, yaitu raja atau bupati.
Beberapa
pendiri atau gubernur pendiri VOC yang berhasil mengembangkan usaha dagang di
Indonesia,
a.
Jan
Pieterzoon Coen (1619-1629), dikenal sebagai pendiri Batavia dan pembawa paham
imperalisme di Indonesia.
b.
Antonio
van Diemen (136-1645), berhasil memperluas kekuasaan hingga Malaka pada tahun
1641.
c.
Joan
Maetsycker (1653-1678), berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke Semarang,
Padang dan Manado
d.
Cornelis
Speelman (1681-1684), berhasil melawan Sultan Hasanuddin dari makasar, memdam
bentrikan Trunojoyo di Mataram dan mengalahkan Sulatan Ageng Tirtayasa dari
Banten
Dalam penerapan sistem
pemerintahannya VOC menggunakan sistem Feodalisme yang berarti ketaatan mutlak
dari bawahan kepada atasannya. Susunan piramida masyarakat feodal yang berada
di puncak adalah raja, dibawahnya ada para bangsawan tinggi kerajaan (kaum
aristokrat), lalu ada bupati daerah, kepala-kepala rakyat dan yang terbawah
adalah rakyat yang paling menrasakkan ke sengsaraan.
3.
Kemunduran VOC
Awal
abad ke- 18 merupakan kemunduran dan kebangkrutan VOC karena alasan-alasan
sebagai berikut:
a.
Banyaknya
korupsi yang dilakukan para pegawai VOC
b.
Anggaran
yang terlalu besar karena perluasan wilayah kekkuasaan
c.
Biaya
perang untuk memadamkan perlawaan raktyat
d.
Persaingan
dengan kongsi dagang negara lain
e.
Utang
VOC yang sangat besar
f.
Pemberian
devidenkepada pemegang saham
g.
Paham
liberalism yang diterapkan VOC tidak sesuai
h.
Pendudukan
Prancis terhadap Belanda pada tahun 1795. Badan seperti VOC tidak bisa diharapkan
untuk menghadapi Inggris yang harus dibubarkan.
Pada
tahun 1795 VOC dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa pun
dihapus. Dan pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian yang
mencapai 134,7 juta golden.
C. Kebijakan
Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris
1. Pemerintahan
Republik Bataf dan pembubaran VOC
Tahun 1816 Raffles
mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah
menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah
diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus
mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada
tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu
dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.
a.
Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal
Setelah kembali ke
tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama
Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI
yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold
Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen
(anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan
Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang – Undang Pemerintah untuk negeri jajahan
(Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang
tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini
menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana
diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.
Berbekal ketentuan
dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke
Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang
pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816.
Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang
untuk menerapkan prinsip prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di
Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami
kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas
mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi
baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar
kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan
untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum
liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan
keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi
kebebasan dalam menanam.
Sedang kelompok
konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan
apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan
mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta
memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat
untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di
tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera
mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan
penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan
jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember
1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di
tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk
sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah.
Tetapi kebijakan Van
der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa
tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian Van der Capellen juga
menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan
mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan
oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor.
Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak
mampu menyediakan barangbarang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih
besar dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda.
Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas Negara di negeri induk pun
kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di
tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun
sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan
pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi.
Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin
diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830.
Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga
pemasukan negara juga semakin berkurang.
b.
Sistem Tanam Paksa
Pemerintah Belanda
terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat
mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya
pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada
raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial
Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di
tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar
dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan
paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil
keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat
Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi
perahan.
Konsep Bosch itulah
yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini
diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat.
Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa
dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang
lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara
paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk
memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan
memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan
mendatangkan keuntungan yang sangat besar.
c.
Ketentuan Tanam Paksa
Raja Willem tertarik
serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van
den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di
Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara
umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang
dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara
lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam
bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci
beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad)
Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.
- Penduduk
menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
- Tanah
pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak
boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
- Waktu
dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak
boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
- Tanah
yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak
tanah.
- Hasil
tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan
kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman
ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka
kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
- Kegagalan
panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi
tanggungan pemerintah.
- Penduduk
desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di
bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai
Eropa melakukan pengawasan secara umum.
- Penduduk
yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik
milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.
Menurut apa yang
tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaknya tidak terlalu
memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan
keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan
ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat
dan nilai-nilai kemanusiaan.
d.
Pelaksanaan Tanam Paksa
Menurut Van den
Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh
karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi
desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga
kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun gugur gunung,
merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa
sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga
sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi
yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan
pengawasan para pamong praja.
Yang jelas
pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal
ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat
yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa
penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus
bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak
terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai
daerah. Misalnya di Cirebon (1843 – 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan
pada tahun 1850.
Sementara itu dengan
pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari
tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda
telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu
dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas
penderitaan sesame manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam
Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman
ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel
kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak.
e.
Sistem usaha swasta
Pelaksanaan Tanam
Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga
semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda
berkembang sebagai Negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula
tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu,
mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa.
Masyarakat Belanda
mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro
dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro dan setuju Tanam
Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai
pemerintah. Mereka setuju karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak
keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel
Matschappij), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak
monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa.
Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok
masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka
umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas
liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah
dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak
swasta.
Nederlansche Handel
Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag
pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan
pengiriman, dan memegang Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin
berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah
mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di
Parlemen (Staten Generaal). Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan
tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut
adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus
dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk
mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga,
mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas
masyarakat berjalan lancar.
Kaum liberal menuntut
pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh
terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward
Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor
(Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan
kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa
sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsurangsur Tanam
Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal
ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang
ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan
bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi
sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi
liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah
jajahan Belanda di Hindia.
Penetapan pelaksanan sistem politik
ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan
perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani
perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan
dan peraturan perundang-undangan.
- Tahun
1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet).
Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus
diketahui dan disahkan oleh Parlemen.
- Undang-undang
Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli
tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan
kepada pihak swasta.
- Undang-undang
Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang- Undang ini mengatur
tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam
undang-undang itu ditegaskan, antara lain : a. Tanah di negeri jajahan di
Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk
pribumi berupa
persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanahtanah hutan, pegunungan dan
lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah
pemerintah. b. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. c. Pihak
swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk.
Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah
penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30
tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.
Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak
swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka
memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu,
mulailah era imperialism modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda.
Tanah jajahan berfungsi sebagai:
- tempat
untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan
tempat penanaman modal asing,
- tempat
pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa,
- penyedia
tenaga kerja yang murah.
Usaha perkebunan di
Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang
dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet.
Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat
seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk mendukung
pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi,
jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan
untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari
daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia
luar.
Pada tahun 1873
dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama
dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan
Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga
dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli
telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api
ini direncanakan untuk daerahdaerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai,
misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini,
juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga
dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu
bara di Sumatra Barat.
Di samping angkutan
darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan
Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan
Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien
terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat
Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat
semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan
jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan
sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar
pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun.
Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat
yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga
semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.
D.
Strategi Perlawanan Bangsa
Indonesia terhadap Kolonialnisme dan Imperialisme Barat
1.
Perlawanan Ternate Terhadap
Portugis
Karena ulah orang-orang Portugis yang
serakah, maka hubungannya dengan Ternate yang semula baik menjadi retak.
Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate. Tentu
saja hal itu ditentang oleh rakyat Ternate. Perlawanan terhadap kekuasaan
Portugis di Ternate berkobar pada tahun 1533.
Untuk menghadapi Portugis, Sultan
Ternate menyerukan agar rakyat dari Irian sampai ke Pulau Jawa bersatu melawan
Portugis. Maka berkobarlah perlawanan umum di Maluku terhadap Portugis. Ya,
rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu.
Akibatnya Portugis terdesak. Karena merasa terdesak, Portugis lalu mendatangkan
pasukan dari Malaka, di bawah pimpinan Antonio Galvao. Pasukan bantuan tersebut
menyerbu beberapa wilayah di kerajaan Ternate.
Rakyat Maluku di bawah pimpinan
kerajaan Ternate berjuang penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi
kali ini Ternate belum berhasil mengusir Portugis. Untuk sementara Portugis
dapat menguasai Maluku.
Pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit
kembali melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis hampir
terdesak, tetapi kemudian melakukan tindakan licik. Sultan Hairun diajak
berunding. Untuk itu Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis.
Dengan jiwa kesatria dan tanpa perasaan curiga Sultan memenuhi undangan
Portugis.
Tetapi
apa yang terjadi? Setiba di benteng Portugis Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa
itu membangkitkan kemarahan rakyat Maluku. Perlawanan umum berkobar lagi di
bawah pimpinan Sultan Baabullah, pengganti Sultan Hairun. Pada tahun 1574
benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian rakyat Ternate
berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis.
Pasukan
bantuan dari Malaka di bawah pimpinan Antonio Galvao tidak hanya menyerbu
Ternate, tetapi juga Tidore. Armada Portugis mengepung pelabuhan Tidore. Rakyat
Tidore telah siap. Orang-orang Tidore mulai menembaki armada Portugis.
Pertempuran pun berkobar dengan sengitnya. Orang-orang Portugis berhasil
mendarat dan merebut kota Tidore.
Setelah
kota Tidore diduduki Portugis, orang-orang Tidore pun mengadakan penyerbuan
dari laut dengan perahu kora-kora. Usaha ini juga belum berhasil. Maka
dilaksanakan serangan serempak dari darat maupun laut. Tetapi ternyata bahwa armada Portugis lebih unggul.
Oleh karena itu perlawanan rakyat Tidore pun tidak berhasil.
2. Perlawana
Aceh Terhadap Portugis
Semenjak
Portugis menduduki Malaka tahun 1511, kegiatan perdagangan perdagangan pindah
ke Aceh Darussalam. Sehingga Aceh berkembang menjadi kerajaan yang maju,
sehingga Portugis berusaha menghancurkan Aceh. Sultan Ali Mughayat Syah
(1514-1528) mampu membebaskan Aceh dari dari upaya penjajahan bangsa Portugis
yang telah bersekutu dengan johor.kesultanan johor dapat dikalahkan aceh pada
tahum1564.ketika aceh diperintah Sultan Iskandar Muda (1607-16360, aceh
menyerang portugis di malaka pada tahun 1615 dan 1629 namun gagal karna kurang
persenjataan.
3.
Perlawanan Makassar terhadap VOC
VOC
sangat membenci Sultan alauddin dan semua penggantinya , yaitu b Sultan
Muhammad said (1639-1653) dana Sultan Hasanudin (1653-1669) yang memberikan
kesempatan kepada inggris,Denmark,portugis dan Gujarat untuk dagang dengan
Makassar,itu yang menjadi awal blockade Makassar. Perang berawaal pada
(1654-1655) VOC kesulitan karna Makassar memiliki persenjataan yang di beli di
inggris,Denmark,dan portugis dan terpaksa melakukan perdamaian
Pemimpin VOC jendral
Maetsuijiker (1653-1678) VOC Mengirim armada militer di bawah pimpinan johan
van dam.dan pertempuran kembali berkobar namun Makassar sangat bersemangat
mempertahankan kedaulatan wilayah nya,dibawah kepimpinan sultan Hasanuddin, rakyat Makassar tetap melawan.
Akhirnya VOC menempuh pilitik devide
et impera. Dan Mengadu domba antara sultan Hasanuddin dan Raja Bone, Arung Palaka. Pada 21 desember 1666 dan VOC kemudian
Bersekutu dengan Arung Palaka dan mengirim 21 buah kapal perang di pimpin
Cornelis speelman. Karna terdesak
akhirnya sultan hasanuddin terpaksa menerima penawaran VOC untuk berdamai di
desa bungaya pada 18 november 1667.
4.
Perlawanan Banten Terhadap VOC
Sultan agen tritayasa
91651-1683) kesulatanan banten cenderung anti VOC.dan mempunyai basis kekuatan
di angke.kekuatan ini berada di perbatasan yang saling berhadapan dengan VOC
hingga membuat suasana selalu diliputi ketegangan .armada laut banten diperkuat
di daerah karawang dengan tujuan mencegat keluar masuk laut VOC ke Batavia. VOC menebar isu bahwa Sulta Ageng
Tirtayasa akan mengangkat adik Sultan Haji, yaitu pangeran purbaya menjadi
Sultan Banten, sehingga Sultan Haji terhasut dan bergabung dengan VOC. Tahun
1683 pertempuran antara Sultan Ageng dan Sultan Haji dan VOC, dan Haji tidak
dapat menaklukan Sultan Ageng. Kemudian Haji menjalankan tipu daya dengan
mengadakan perundingan, dan akhirnya Sultan Ageng ditangkap dan dipenjarakan di
Batavia pada tahun 1692.
5. Perlawanan
Pattimura (1817)
Berdasarkan Konvensi London
(1814) kepulawan Maluku termasuk salah satu wilayah kekuasaan Inggris. Pada
tanggal 9 Mei 1817 Thomas Matulessy diangkat sebagai pemimpin gerakan perang
rakyat dengan gelar Pattimura, pada tanggal 15 Mei 1817 aksi perlawanan
terhadap pemerintahan Hindia-Belanda dimulai. Serangan pertama mereka dengan
merampas perahu-perahu dan menyerang benteng Duurstede, yang memakan korban
serdadu dan termasuk Residen Porto, Van den Burg.
Belanda membalas kekalahannya
dengan menduduki benteng Duurstede dan menjalankan politik adu domba. Belanda
mengerahkan pasukan secara masal untuk menangkap pattimura pada tanggal 16
Desember 1817, sehingga pattimura dijatuhi hukuman gantung di Benteng Nieuw
Victoria di kota Ambon.
6. Perang
pedari (1812-1837)
10 Februari 1821 Du Puy
mengadakan perjanjian dengan kaum adat. Dan Belanda membangun Benteng Van Der
Capellen di Batusungkar dan benteng De Kock di Bukittinggi. Namun, beberapa
kali Belanda mengadakan serangan terhadap kaum pedari, namun juga mengalami
kegagalan dan terkadang masuk jebakan kaum pedari. Pada tanggal 1825 Belanda
mengadakan perjanjian perdamaian dengan pedari, yang di sebabkan karena Belanda
disibukan dalam perang Diponegoro.
Bab 2
Pergerakan Nasional Indonesia
A.
Hakikat Pergerakan Nasional
Indonesia
Terbentuknya
Negara republik Indonesia ini ditandai dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan
yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pergerakan nasional
dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang
memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.
Pergerakan
nasional Indonesia merupakan gerakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan
Indonesia dengan menggunakan organisasi yang teratur dan bergerakan di bidang
sosial, politik, budaya, serta pendidikan dengan Nusantara sebagai jangkauan
wilayah aksinya.
Berdirinya
organisasi-organisasi pergerakan, pada masa pergerakan nasional (1908-1942)
yang dibagi tiga tahap, yaitu
1.
Masa
pembentukan (1908-1920), terbentukknya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat
Islam, dan indische partij. Organisasi Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908
dan menjadi tonggak permulaan pergerakan nasional di Indonesia.
2.
Masa
radikal/ non koperasi (1920-1942), berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI),
Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI).
3.
Masa
moderat/ koperasi (1930-1942), berdirinya organisasi seperti Parinda, Partindo,
dan Gapi. Masa moderat merupakan masa di mana partai-parti politik mengubah
strategi perjuangannya secara lunak da mau bekerja sama dengan pemerintah
Belanda.
Berikut sebab-sebab terjadinya
perubahan sistem perjuangan, yaitu :
a.
Tindakaan
Belanda yang semakin keras dan menekan partai-partai politik.
b.
Krisis
ekonomi dunia (Melaise) sangat memengaruhi keadaan ekonomi pemerintah Belanda
maupun pergerakan nasional.
B.
Faktor Pendorong Lahirnya
Pergerakan Nasionalis Indonesia
Lahirnya
pergerakan nasional di sebabkan karena faktor-faktor berikut :
1.
Faktor
Intern (dari dalam), yaitu :
a. Kejayaan bangsa Indonesia sebelum
kedatangan bangsa barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan besar
seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Dan kejayaan tersebut menjadi
inspirasi untuk melepaskan belenggu penjajahan.
b. Penderitaan rakyat akibat
politik drainage (pengerukan kejayaan), sistem ini diterapkan di mas colonial
yang mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel)
yang dilanjutkan dengan sistem yang liberal.
c.
Adanya
diskriminasi rasial, walaupun dengan keahlian dan pendidikan yang sama orang
pribumi tetap mendapatkan rendah dari jabatan yang di pegang orang-orang
Belanda
d. Munculnya golongan terpelajar,
pendidikan mendapat perhatian lebih dari pemerintah kolonial.
2.
Faktor
ekstern (dari luar), yaitu :
a. Kemenangan Jepang terhadap
Rusia (1904-1905), kemenangan Jepang terhadap Rusia menggugah kesadaaran
bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan para penjajah berkulit putih.
b. Kebangkitan nasionalisme
Negara-negara Asia-Afrika.
c.
Masuknya
paham-paham baru, paham yang di gunakan liberalism, demokrasi, dan
nasionalisme.
C.
Organisasi-Organisai Pergerakan
Nasoiasional Indonesia
1. Budi Utomo
Ngabehi
Wahidin Soedirohusodo seorang dokter di jawa dan termasuk priyai di tahu
1906-1907 melakukan kampanye dan bertemu denga Soetomo, seorang pelajar di
STOVIA, Batavia. Tujuan Boedi Oetomo, yaitu “kemajuan bagi Hindia”.
2. Sarekat Islam
Pada
akhir tahun 1911, Haji Samanhudi menghimpun para pengusaha batik didalam sebuah
organisasi yang bercorak agama dan ekonomi yang ber nama Sarekat Dagang Islam
(SDI). Terbentuk karena reaksi monopoli penjualan bahan-bahn baku oleh pada
pedagang China yang merugikan mereka. Berdasarkan anggaran dasar, memiliki
tujuan :
a.
Mengembangkan
jiwa dagang
b.
Memberikan
bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan
c.
Memajukan
pengajaran dan menaikan derajat bumi putra
d.
Menantang
pendapat-pendapat yang meragukan agama Islam
3. Indische Partij
Organisasi
ini berdiri di Bandung pada 15 Desember 1912 dan pengganti organisasi Indische
Bond sebagai organisai kaum indo dan Eropa di Indonesia yang berdiri tahun
1898. Pendirinya adalah tiga serangkai, Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi),
dr. Cipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjadiningrat (Ki Hajar Dewantara).
Tujuan
organisasi ini adalah untuk membangun
petriotisme semua Indier terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup
untuk mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar
persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air Hindia dan untuk
mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dan mereka memiliki semboyan yang berbunyi “indie los van Holland” (Hindia
bebas dari Belanda) dan “indie voor indier” (Indonesia untuk orang Indonesia).
4. Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan
Indonesia didirikan pada 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda
antara Sultan Kasayangan dan R.N Noto Suroto. Sebelum berganti nama
Perhimpunaan Indonesia bernama Indische Vereeniging yang bertujuan memajukan
kepentingan-keentingan bersama orang-orang pribumi dan nonpribumi bukan Eropa
di negeri Belanda (pada tahun 1922).
5. Partai Komunis Indonesia
Paham
Marxisme datang dan ditanamkan di Indonesia sebelum Perang Dunia I, yaitu saat
datangnya seorang pemimpin buruh Belanda bernama H.J.F.M Sneevliet. Pada
tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet dan Brandsteder,H.W. Dekker dan P. Bergsma
mendirikan Indische Sociaal-Demokratische Vereniging (ISDV). Bertujuan
mempersekutukaan organisasi yang lebih besar lagi untuk menjadi jembataan
penghubung kepada rakyat Indonesia. Dan organisasi yang berhasil di sekutukan
adalah Sarekat Islam dengan cara menyusupkan anggota mereka. Hal ini terjadi karena
lemahnya kekuasaan Central Sarekat Islam (CSI) sebagai pusat koordinasi,
sehingga setiap cabang bergerak sendiri-sendiri secara bebas dan kondisi partai
yang memungkinkan seseorang memilih lebih dari satu partai.
Indische
Sociaal democratische Arbeiderspartij (SDAP) di belanda tahun 1918 mengumumkan
diri menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), kemudian ISDV ikut merubah namanya
menjadi Partai Komunis Hindia, pada 23 Mei 1920 dan pada Desember pada tahun
yang sama, mengubah namanya lagi mejadi Partai Komunis Indonesia.
6. Partai Nasional Indonesia
Di
bentuk di Bandung tanggal 1 Juli 1927, oleh Ir. Soekarno, Iskaq, Budiarto,
Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Soedjadi dan Sunaryo. Tujuan dasar PNI adalah
bekerja untuk kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan asas “percaya pada diri
sendiri”, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan
kekuatan dan kebiasaan sendiri.
Ada
dua cara PKI untuk memperkuat dan mempengaruhi masyarakat :
1.
Usaha
ke dalam, yaitu usaha-usaha terhadap
lingkungan sendiri, yaitu mengadakan kursus-kursus dan mendirikan
sekolah-sekolah.
2.
Usaha
keluar dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI, yaitu mengadakan
rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar Banteng Priangan di Bandung dan
Persatuan Indonesia di Batavia.
D.
Upaya-Upaya menggalang
Persatuan
1.
Pembentukan
Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan politi kebangsaan Indonesia
Gagasan
untuk membentuk gabungan (fusi) dari partai-partai politik yang ada. Tujuan
untuk1 memperkuat dan mempersatukan tindakan-tindakan dalam menghadapi pemerintah
kolonial. Tanggal 17-18 Desember 1927 diadakan sidang di Bandung yang dihadiri
oleh wakil-wakil dari PNI, PSI, Boedi Outomo, Pasundan, Algemeene Studieclub,
Kaum betawi, Sarekat Sumatra. Sidang tersebut memutuskan untuk membentuk
permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia (PPPKI)
dengan tujuan,
a.
Menyamakan
arah aksi kebangsaan dan memerkuat dengan cara memperbaiki organisasi dan
dengan bekerja sama antara anggota-anggotanya.
b.
Menghindarkan
perselisihan antara sesame anggotanya hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan.
2. Gerakan Pemuda
Kongres
Pemuda Indonesia 1 dan 2 – Kongres Pemuda Indonesia dalam sejarahnya dilakukan
sebanyak dua kali, yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Berikut
penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia I dan II
:
a. Kongres Pemuda I
Keinginan
untuk bersatu seperti yang didengung-dengungkan oleh Perhimpunan Indonesia (PI)
dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) telah tertanam di dalam
sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926
di Jakarta di adakan Kongres I Pemuda Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh
semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan.
Kongres
Pemuda I, di dalamnya dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya
Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa
persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama.
Selanjutnya, dibicarakan juga tentang kemungkinan bahasa dan kesusastraan
Indonesia kelak di kemudian hari.
b. Kongres Pemuda II
Kongres
Pemuda II diadakan dua tahun setelah kongres Pemuda Indonesia Pertama, tepatnya
pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres tersebut dihadiri wakil-wakil dari
perkumpulan-perkumpulan pemuda, antara lain : Pemuda Sumatra, Pemuda Indonesia,
Jong Bataksche Bond, Sekar rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islameten Bond, Jong
Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes.
Kongres
Pemuda II dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928.
Persidangan yang dilaksanakan sebanyak tiga kali diantaranya membahas persatuan
dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan.
Kongres
Pemuda II berhasil mengambil keputusan yang sampai sekarang dikenal sebagai “Sumpah Pemuda“. Adapun isi dari sumpah
pemuda yang asli ejaannya sebagai berikut :
Pertama
: KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA
MENGAKOE BERTOEMPAH-DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.
Kedua
: KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA
MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.
Ketiga
: KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA
MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.
E. Berkembangnya Taktik Moderator dan Kooperatif
dalam Pergerakaan Nasional
Itulah
3 keputusan yang telah dihasilkan pada Kongres Pemuda Indonesia yang kedua,
yang merupakan tonggak sejarah Sumpah Pemuda yang hingga saat ini pada tanggal
tersebut selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Baca juga Organisasi
masa kebangkitan nasional Indonesia, sehingga menambah wawasan anda
sebagai pemuda Indonesia yang modern namun selalu bersedia untuk belajar dari
sejarah bangsa masa lampau.
Berkembangnya
taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional Latar belakang
a.
Krisis
ekonomi (malaise) yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang pada akhir tahun
1929.
b.
Kebijakan
pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge menyebabkan kaum pergerakan, terutama
golongan non-kooperatif, sangat menderita.
c.
Berkembangnya
paham Fasisme dan Nazisme
1.
Partindo Pada Kongres Luar Biasa PNI di Btavia
tanggal 25 April 1931 diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Sartono bersama
pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada 30 April 1931.
Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh
Partindo. Setelah Ir. Soekarno bebas pada bulan Desember 1931, ia berusaha
menyatukan kembali PNI namun gagal dan akhirya ia memutuskan untuk masuk ke
dalam Partindo. Partai ini berkembang pesat setelah pimpinan tertinggi dipegang
Ir. Soekarno. Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada 1 Agustus 1933 melemahkan
Partindo. Tanpa Ir. Soekarno, Partindo mengalami kemunduran. Partindo keluar
dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya karena adanya larangan untuk
mengadakan rapat. Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, untuk kedua kalinya
Sartono membubarkan Partindo juga tanpa dukungan penuh dari anggotanya. Merupakan
organisasi dengan taktik non-kooperatif, pendirinya adalah golongan merdeka,
didirikan Desember 1931, ketua awalnya Sutan Syahrir lalu digantikan oleh Moh
Hatta
2.
Parindra Partai ini didirikan oleh dr. Soetomo
pada bulan Desember 1935 dengan penggabungan Boedi Oetomo dan Persatuan Bangsa
Indonesia serta organisasi lainnya, seperti Serikat Celebes, Serikat Sumatra,
Serikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Dengan diketuai Dr.
Soetomo dab berpusat di Surabaya, Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia
Raya dan mulia. Keunikan Parindra dibanding partai-partai yang lainnya, yaitu
partai ini bersifat kooperatif dan dalam beberapa kegiatannya juga non-kooperatif.
Jadi, Parindra mempunyai wakil-wakil dalam Volksraad dan mengambil sikap sasuai
situasi.
Dalam
Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan
bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal
pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Soetomo sebagai ketua,
berusaha keras untuk menvapai berbaikan ekonommi rakyat, pengangguran,
peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat,
Parindra mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia, dan Bank
Nasional Indonesia.
3.
Gerindo Setelah Pertindo dibubarkan pada tahun
1936, banyak anggotanya yang kehilangan wadah pejuangan. Oleh karena itu, pada
bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo
bertujuan mencapai Indonesia merdeka, tetapi dengan asas-asas yang kooperasi.
Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya perlemen. Dalam bidang ekonomi
dibentuk Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI). Dalam bidang sosial
diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat.
4.
Petisi Soetardjo, pada tanggal 15 Juli
1936,Soetardjo Kartohadikusumo selaku wakil Persatuan Pegawai Bestuur (PPBB)
dalam Volksraad mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan Petisi Soetardjo.
Isi petisi tersebut adalah meminta kepada pemerintah kolonial agar
diselenggarakan musyawarah antara wakil wakil Indonesia dan Belanda untuk
merencanakan suatu perubahan dalam waktu sepuluh tahun mendatang. Sebelum
Indonesia dapat berdiri sendiri, Soetardjo mengusulkan untuk mengambil langkah
langkah memperbaiki keadaan Indonesia, diantaranya Volksraad dijadikan parlemen
yang sesungguhnya Direktur departemen
diberikan tanggung jawab Pada tanggal 16 November 1938 rencana ini ditolak
belanda dengan alasan: Perkembangan politik Indonesia belum cukup matang
sehingga dianggap masih terlalu prematurDipertanyakan juga tentang kedudukan
golongan minoritas dalam struktur politik yang baru nanti
Meskipun
petisi tersebut ditolak, pemerintah kolonial mulai melaksanakan perubahan
pemerintah pada tahun 1938. pemerintah membentuk provinsi – provinsi diluar
Jawa dengan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, sedangkan Dewan Provinsi
bertugas mengatur rumah tangga daerah. Usaha ke arah persatuan itu juga
didorong oleh keadaan internasional yang sejak 1939 menjadi genting dengan
adanya penyerangan Jerman ke Polandia yang mengawali terjadinya Perang Dunia
II.
Perjuangan
GAPI "Indonesia Berparlemen" Untuk mengatasi krisis kekuatan
nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan
menyamakan kembali persepsi tentang petapa pentingnya kesatuan diantara
partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M. Husni Thamrin yang
memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerjasama
partai-partai. Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat di Gedung
Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta. Rapat dihadiri oleh wakil-wakil dari
Pasundan, Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. M.H. Thamrin menjelaskan tujuan
pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari
dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pada
tanggal 4 Juli 1939 pelakasanaan program GAPI. Dalam rapat itu diputuskan untuk
mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib
sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Tujuan utama dari kongres ini
adalah “Indonesia Berparlemen”. Namun, sebelum aksi dilakukan pada tanggal 9
september 1939 terdengar kabar Perang Dunia II telah berkobar. Oleh karena itu
pada tanggal 19 september 1939, GAPI menyerukan dalan keadaan bahaya dapat
dibina hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Belanda dan
Indonesia. Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di
Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939. Dengan semboyan "Indonesia
Berparlemen". Setiap aksinya GAPI mendesak pemerintah agar membentuk
parlemen yang dipilih oleh dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan
dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Untuk itu,
kepala departemen harus digantikan dengan menteri yang bertanggung jawab kepada
parlemen. Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan pendirian
Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut aksi Indonesia Berparlemen.
Tetapi, kesempatan bergerak GAPI sudah tidak ada lagi.
Pada
awal Mei 1940 Belanda sudah diduduki oleh Jerman sehingga perang dunia ke II
telah berkobar di Negeri Belanda, meskipun telah diduduki Jerman, tetpi Belanda
tidak mau mundur dari bumi Indonesia. Sikap Pemerintahan Belanda yang
konservatif ternyata tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap
Belanda, bahkan ada keinginan umum untuk menghadapi perang itu. Sebagai imbalan
dari kesetian bangsa Indonesia, Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh
Stachouwer menjajikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada
tanggal 10 Mei 1941 Ratu Wilhelmina menyatakan kesediaannya untuk
mempertimbangkan suatu penyesuain ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang
berubah serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur Ketajaan
Belanda. Akan tetapi masalah itu ditunda hingga Perang Dunia II selesai. Sikap
itu pun dipertahankan Belanda pada saat dilontarkan Piagam Atlantik (Atlantik
Chater) oleh Perdana Menteri Inggris Woodrow Wilson dan Presiden Amerika
Serikat F.D. Roosevelt yang menjamin hak seriap bangsa untuk memilih bentuk
pemerintahannya sendiri.
Hasil dari pergerakan melalui Dewan Rakyat
adalah pembentukan Komisi Visman (Commissie-Visman) pada bulan maret 1941.
Komisi tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada
pada golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan. Namun di mata
sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial
untuk mengulur-ulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia. GAPI yang tetap
teguh pada pendiriannya, segera meruah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia
(MRI) pada 14 September 1941. Mr. Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi
ini beranggotakan GAPI sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam
A’la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi
serkat sekerja dan pegawai negeri. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang
paing maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik , sosial, dan
keagamaan dalam satu wadah. Hasil dari pantauan Komisi Visman diumumkan pada
bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa penduduk sangat puas dengan
Pemerintahan Belanda.
Bab
3
Proklamasi
Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahaan Indonesia
A.
Kekalahan Jepang oleh Sekutu membawa
Dampak Positif bagi Indonesia
1.
Kekalahan Jepang
Akhirnya
Jepang sudah jatuh sebab dibombardir sekutu pada 14 Agustus 1945. Rakyat
Indonesia sadar bahwa ini sebuah peristiwatum untuk segera bertindak untuk
menyebutkan kemerdekaan. Argumen Jepang tak bertindak lebih dikarenakan sebab
peristiwatum di mana Pemerintah Jepang merasa terbelit terhadap perintah Sekutu
untuk mempertahankan keadaan status quo dan mereka sedang mengalami sesuatu
kegoncangan mental seusai mengalami kalah perang, jadi ingin menghindari adanya
sebuahkonflik bersenjata sepanjang kondisinya tetap dalam batas toleransi
mereka. Menurut kenyataan sejarah, Bangsa Indonesia sudah mengalami Proklamasi.
Semuanya
berawal dari serangan Jepang terhadap AS melewati agresi ke Pearl Harbour yang
menjadi kesalahan besar Jepang sebab akhirnya melibatkan AS untuk terjun
langsung ke dalam PD II. Pada awalnya tersedia rencana Operation Olympic yang
adalah rencana untuk agresi ke pulau-pulau mutlak di Jepang. Pada saat itu
intelijen AS memperkirakan Jepang mempunyai kekuatan kurang lebih 7-9 juta
tentara. Dengan memperhatikan sifat tentara Jepang yang bertempur hingga titik
darah terbaru, AS menyadari bahwa mereka bakal bertempur sangat menarik untuk
bisa mengakhiri perang di Pasifik, yaitu hingga semua tentara Jepang binasa,
semacam pertempuran di Iwo Jima serta lainnya. Serta itu bakal memakan waktu
yang lama serta kembali menelan korban jiwa yang sangat tak sedikit bagi AS
sendiri.
Mesikipun
dampak keterlibatan AS dalam PD II., terjadi peningkatan kegiatan ekonomi serta
riset teknologi serta sebagainya, AS juga mengalami kemenyesalan yang sangat
besar, khususnya dalam korban jiwa. Serta menyangkut faktor ini, AS mempunyai
pandangan bahwa Jepang saat itu mempunyai pasukan yang sangat menakutkan dalam
faktor kemanusiaan, semacam pasukan kamikaze, kekejaman tentara Jepang dalam
menyiksa, tragedi The Rape of Nanking serta sebagainya. Jadi AS berpikiran
untuk langsung menyerang Jepang untuk mengakhiri Perang Pasifik. Sebab argumen
itulah akhirnya dicari tutorial untuk mengakhiri perang Pasifik dengan cara
cepat, yang akhirnya menjadi rencana pemboman Hiroshima serta Nagasaki. In case
belum tau aja, saat itu, Hiroshima adalah kota industri besar yang juga adalah
pusat kegiatan divisi kedua tentara Jepang yang bertanggung jawab atas operasi
di selatan Jepang serta pusat komunikasi militer serta supply tentara.
Sedangkan Nagasaki adalah kota pelabuhan tempat dibuatnya kapal-kapal Jepang,
tergolong kapal perang, peralatan serta supplynya. Tanpa ada bom atom pun,
kedua kota itu terbukti dalam rencana agresi AS.
Mesikipun
dampak keterlibatan AS dalam PD II., terjadi peningkatan kegiatan ekonomi serta
riset teknologi serta sebagainya, AS juga mengalami kemenyesalan yang sangat
besar, khususnya dalam korban jiwa. Serta menyangkut faktor ini, AS mempunyai
pandangan bahwa Jepang saat itu mempunyai pasukan yang sangat menakutkan dalam
faktor kemanusiaan, semacam pasukan kamikaze, kekejaman tentara Jepang dalam
menyiksa, tragedi The Rape of Nanking serta sebagainya. Jadi AS berpikiran
untuk langsung menyerang Jepang untuk mengakhiri Perang Pasifik. Inilah argumen
mutlak kenapa AS menjatuhkan bom atom. Ada analisis politik yang berbicara
tidak hanya argumen itu, Truman saat itu juga mempunyai motivasi untuk menekan
Stalin. Tetapi analisa ini tak sempat terbukti dengan cara nyata.
Pada
tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah terhadap Sekutu. Tentara dan Angkatan
Laut Jepang tetap berkuasa di Indonesia sebab Jepang sudah berjanji bakal
mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana,
Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar berita ini melewati radio BBC. Seusai
mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak
golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi
golongan tua tak ingin terburu-buru. Mereka tak mengharapkan terjadinya
pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun diperbuat dalam bentuk
rapat PPKI.
Golongan
muda tak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang
dibentuk oleh Jepang. Mereka mengharapkan kemerdekaan atas usaha bangsa kami
sendiri, bukan pemberian Jepang. Seusai kekalahan pihak Jepang, rakyat dan
pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah
pertempuran-pertempuran yang memakan korban di tak sedikit daerah. Ketika
gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September
1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada
25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI
(Allied Forces Netherlands East Indies) atas keputusan dan atas nama Blok
Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan
perang yang ditahan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya.
Tetapi tidak hanya itu tentara Inggris yang
datang juga mengangkat misi mengembalikan Indonesia terhadap administrasi
pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA (Netherlands
Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris
untuk tujuan tersebut. Faktor ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan
menimbulkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara
AFNEI dan pemerintahan NICA.
Kaisar
Hirohito menyebutkan Jepang kalah perang serta menyerah terhadap pasukan Sekutu
ceo Amerika Serikat. Dengan demikian, beres pula Perang Dunia Kedua seusai
sebelumnya Jerman menyerah kalah terhadap Sekutu. Menurut The History Channel,
pemkabarhuan itu disampaikan Hirohito melewati siaran radio cocok pada tengah
hari. Menurut Hirohito, Jepang terpaksa menyerah seusai musuh memakai senjata
baru yang amat dahsyat, yang menewaskan tak sedikit jiwa. Senjata yang dimaksud
Hirohito merupakan bom atom, yang dijatuhkan pesawat militer AS. Pertama di
Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, serta tiga hari kemudian senjata pemusnah
massal itu menghancurkan Kota Nagasaki. Bagi AS, dua bom atom itu sengaja
dijatuhkan seusai Jepang saat itu tak menunjukkan gelagat untuk menyerah. Pada
akhir Juli 1945, AS, Inggris, serta China menjatuhkan ultimatum terhadap Jepang
dengan dua pilihan: menyerah tanpa syarat alias hancur total.
Seusai
tragedi di Hiroshima serta Nagasaki, pada 10 Agustus 1945, Jepang menerima
alternatif pertama serta baru diumumkan lima hari kemudian. Pemkabarhuan itu
dirayakan dengan pesta besar di New York, AS, sebagai pertanda usainya Perang
Dunia Kedua. Pernyataan menyerah terhadap Pasukan Sekutu baru resmi disampaikan
Jepang pada 2 September 1945. Di atas kapal perang USS Missouri, Menteri Luar
Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, menyebutkan negaranya menyerah serta mengaku
kalah tanpa syarat terhadap Sekutu, yang diwakili Jenderal Richard K.
Sutherland dari Angkatan Darat AS.
2.
Pembentukan BPUPKI
Bangsa
Indonesia ini mengalami sejarah yang panjang dalam melawan para penjajah.
Bangsa Indonesia juga pernah mengalami penderitaan yang amat sakit saat mereka
dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang
ini menyebabkan Bangsa Indonesia yang dijajah Jepang. Pepatah yang berbunyi "Lepas
dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya" yang sangat tepat untuk
menggambarkan kondisi semasa itu.
Jepang
mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah
Kalijati, Subang, Jawa Barat tepat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan yang
dimiliki Jepang yakni "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia dan
Jepang Cahaya Asia" diteriakkan oleh Jepang kepada rakyat
Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak mereka berkuasa di
Indonesia, Jepang menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang memberikan
kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.
Penjajahan
Belanda dan Jepang pada masa itu memberikan penderitaan yang dalam bagi Bangsa
Indonesia. Namun, dengan semua penderitaan yang ada, tidak menyurutkan semangat
Bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Berbagai upaya telah mereka
lakukan dengan menyusun barisan dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita
yakni menjadi Bangsa yang Merdeka!
Pada
bulan September tahun 1944, Perdana Menteri (PM) Jepang, Koiso, di dalam sidang
Parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa
Indonesia. Tindak lanjut dari janji itu, tepat pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI / Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi
Tyoosakai). BPUPKI ini memiliki anggota sebanyak 62 orang yang
terdiri dari banyak tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang
itu sendiri. Ketua BPUPKI itu sendiri
adalah dr. K. R. T Radjiman Wedyodiningrat, dengan Wakil Ketua yakni
Ichibangase Yosio (Jepang) dan R. P. Soeroso.
3.
Pembentukan PPKI
Jepang
semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Komando Tentara
Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. Dalam rapat itu disepakati bahwa
Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945.
Keadaan
Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom oleh
Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui
pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah
melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua
PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.
PPKI
beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai
daerah.
- Jawa
12 wakil.
- Sumatera
3 wakil.
- Sulawesi
2 wakil.
- Kalimantan
1 wakil.
- Sunda
Kecil 1 wakil.
- Maluku
1 wakil.
- Golongan
penduduk Cina 1 wakil
Untuk
kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan Angkatan
Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945
memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke
Dalat, Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah
Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada
bangsa Indonesia.
BPUPKI
lantas mengadakan sidang sebanyak 2x sidang resmi dan 1x sidang yang tidak
resmi. Sidang resmi pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1
Juni 1945, yang membahas mengenai Dasar Negara. Sementara itu,
Sidang Kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang
membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI ini
dilaksanakan di Gedung "Chuo Sangi In" dan saat ini,
Gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
4.
Perbedaan Pendapat antara
Golongan Tua dan Golongan Muda
Pada
tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa, rapat yang dipimpin oleh
Chairu Shaleh itu menghasilkan keputusan “kemerdekaan Indonesia adalah hak dan
soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan Negara
lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemersekaan dari Jepang harus
diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda
agar mereka diikutsertakan dalam pernyaatan proklamasi.”
Dan
dalam diskusi antara Darwis dan Wikana, Moh. Hatta berkata, “dan kami pun tak
dapat ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu.
Kecuali jika saudara-sausara memangsudah siap dan sanggup memproklamasikan.
Cobalah! Saya pun ingin melihat kesanggupan saudara-saudara!” Utusan itu pun
menjawab, “kalau begitu pendirian saudara-saudara berdua, baiklah! Dan kami
pemuda-pemuda tidak dapat menanggung sesuatu, jika besok siang proklamasi belum
juga diumumkan. Kami pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukan kesanggupan
yang saudara kehendaki”.
5.
Peristiwa Rengasdengklok
Perbedaan Pendapat dan Penculikan - Momen Rengasdengklok adalah sejarah
bagi indonesia karena momen rengasdengklok awal lahirnya alias Tahap dari
Proses dalam Kemerdekaan Indonesia, Mengapa??.karna Momen Rengasdengklok
tonggak lahirnya Kemerdekaan Indonesia yang digaungkan oleh para pemuda-pemudi
indonesia untuk segera memerdekakan indonesia, Momen Rengasdengklok adalah
momen-momen penting yang mengawarnai kemerdekaan indonesia dimana terkesan
beberapa usaha-usaha yang diperbuat para pemuda-pemudi indonesia hingga-sampai
presiden dan wakil presiden diculik untuk fokus dalam memerdekaan indonesia
supaya terhindar dari pengaruh negara luar. Untuk mengenal Sejarah Momen
Rengasdengklok dan Usaha-Usaha yang diperbuat para pemuda-pemudi dalam
Kemerdekaan indonesia dan apa tujuan dari Momen Rengasdengklok , mari kami
lihat pembahasannya yang dirangkum dalam Postingan Sejarah Momen Rengasdengklok
semacam yang ada dibawah ini.
Momen
Rengasdengklok dikarenakan oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan tua
dan golongan muda berkaitan dengan waktu yang cocok untuk mengumandangkan
Proklamasi kemerdekaan. Menurut pendapat golongan tua, untuk memproklamasikan
kemerdekaan, Indonesia wajib menantikan waktu yang diberbagi oleh pemerintah
Jepang sebab mereka sudah memberbagi janji kemerdekaan, sedangkan menurut
golongan muda, secepat mungkin dilaksanakan Proklamasi kemerdekaan dengan
mekegunaaankan kekosongan kekuasaan alias vacuum of power. Dampak munculnya
perbedaan pendapat tersebut, maka golongan pemuda meperbuat penculikan kepada
golongan tua, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta yang diasingkan di
Rengasdengklok.
Pada
tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi Jalan Cikini 74 Jakarta, golongan
muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi, dan
Shudanco Singgih dan Paidan Peta Jakarta. Rapat ini membikin keputusan untuk
mengasingkan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk
menjauhkan mereka dan segala pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dari
pihak Jepang, Shudanco Singgih memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan
rencana tersebut.
Rencana
tersebut berlangsung lancar sebab mendapat dukungan perlengkapan tentara Peta
dan Cudanco Latief Hendraningrat jadi cocok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul
04.30, Ir.Soekarno, Mohammad Hattaa, dan sekelompok golongan pemuda tiba di
Rengasdengklok. Atasan mereka mengangkat Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta untuk
mengamankan mereka dari situasi genting yang terjadi di bunda kota. Di Rengasdengklok,
akhirnya In. Soekarno dan Mohammad Hatta bersedia untuk menyebutkan kemerdekaan
seusai kembali ke Jakarta.
Sementara
itu, di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda.
Golongan tua diwakili oleh Ahmad Subardjo, sedangkan golongan muda diwakili
Wikana. Dan perundingan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi
kemerdekaan wajib dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Subardjo bersedia memberiikan
jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bakal diumumkan pada keesokan
harinya tanggal 17 Agustus 1945, maka Komandan Kompi Peta Rengasdengklok
Cudanco Subeno bersedia melepaskan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
B. Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
1.
Merumuskan
Teks Proklamasi
Rombongan
Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00. Langsung menuju rumah
Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1, setelah lebih dahulu
menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno. Rumah Laksamada
Maeda, dipilih sebagai tempat penyusunan teks Proklamasi karena sikap
Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan
tokoh-tokoh lainnya. De Graff yang dikutip Soebardjo (1978:60-61) melukiskan
sikap Maeda seperti ini. Sikap dari Maeda tentunya memberi kesan aneh bagi
orang-orang Indonesia itu, karena perwira Angkatan Laut ini selalu berhubungan
dengan rakyat Indonesia.
Sebagai
seorang perwira Angkatan Laut yang telah melihat lebih banyak dunia ini dari
rata-rata seorang perwira Angkatan Darat , ia mempunyai pandangan yang lebih
tepat tentang keadaan dari orang-orang militer yang agak sempit
pikirannya. Ia dapat berbicara dalam beberapa bahasa. Ia adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas Bukanfu di
Batavia; kantor pembelian Angkatan Laut di Indonesia. Ia tidak khusus
membatasi diri hanya pada tugas-tugas militernya saja, tetapi agar dirinya
dapat terbiasa dengan suasana di Jawa , ia membentuk suatu kantor
penerangan bagi dirinya di tempat yang sama yang pimpinannya dipercayakan
kepada Soebardjo. Melalui kantor inilah, yang menuntut biaya yang tidak
sedikit baginya, ia mendapatkan pengertian tentang
masalah-masalah di Jawa lebih baik dari yang didapatnya dari buletin-buletin
resmi Angkatan Darat.
Terlebih-lebih ia memberanikan diri untuk
mendirikan asrama-asrama bagi nasionalis-nasionalis muda Indonesia .
Pemimpin-pemimpin terkemuka, diperbantukan sebagai guru-guru untuk mengajar di
asrama itu. Doktrin-doktrin yang agak radikal dipropagandakan. Lebih lincah
dari orang-orang militer, ia berhasil mengambil hati dari banyak nasionalis
yang tahu pasti bahwa keluhan-keluhan dan keberatan-keberatan mereka selalu
bisa dinyatakan kepada Maeda. Sikap Maeda seperti inilah yang memberikan
keleluasaan kepada para tokoh nasionalis untuk melakukan aktivitas yang maha
penting bagi masa depan bangsanya.
Malam
itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Maeda
menemui Somobuco (kepala
pemerintahan umum), Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajagi sikapnya
mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Nishimura mengatakan bahwa karena
Jepang sudah menyatakan menyerah kepada Sekutu, maka berlaku
ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo .
Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada
perintah tentara Sekutu. Berdasarkan garis kebi jakan itu, Nishimura
melarang Soekarno-Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan
Proklamasi Kemerde kaan. Melihat kenyataan ini, Soekarno-Hatta sampai pada
kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan
Indonesia dengan Jepang. Mereka hanya berharap agar pihak Jepang
tidak menghalang-ha langi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oleh
rakyat Indonesia sendiri (Hatta, 1970:54-55).
Setelah
pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di
ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan.
Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya
di lantai dua ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi,
orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan
Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo membahas rumusan teks Proklamasi.
Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun
dari golongan pemuda, menunggu di serambi muka.
Menurut
Soebardjo (1978:109) di ruang makan rumah Laksamana Maeda menjelang tengah
malam, rumusan teks Proklamasi yang akan dibacakan esok harinya
disusun. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Hatta
dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari
teks Proklamasi merupakan saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan
Dokuritsu
Junbi Cosakai , sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan
pikiran Mohammad Hatta. Hatta menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan
pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri,
menurut pendapatnya perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan
kekuasaan
(transfer of sovereignty). Maka dihasilkanlah rumusan
terakhir dari teks proklamasi itu.
Setelah
kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks
Proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang
berkumpul di ruangan itu. Saat itu, dinihari menjelang subuh. Jam
menunjukkan pukul 04.00, Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan
rumusan teks Proklamasi yang masih merupakan konsep.
Soebardjo
(1978:109-110) melukiskan suasana ketika itu: “ Sementara teks Proklamasi ditik, kami
menggunakan kesempatan untuk mengambil makanan dan minuman dari
ruang dapur, yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah kami
yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas. Kami belum makan
apa-apa, ketika meninggalkan Rengasdengklok. Bulan itu adalah bulan suci
Ramadhan dan waktu hampir habis untuk makan sahur, makan terakhir sebelum
sembahyang subuh. Setelah kami terima kembali teks yang telah ditik, kami
semuanya menuju ke ruang besar di bagian depan rumah. Semua orang berdiri dan
tidak ada kursi di dalam ruangan. Saya bercampur dengan beberapa
anggota Panitia di tengah-tengah ruangan. Sukarni berdiri di samping
saya. Hatta berdiri mendampingi Sukarno menghadap para hadirin .
Waktu menunjukkan pukul 04.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Soekarno
membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata.
"Keadaan yang mendesak telah memaksa kita
semua mempercepat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Rancangan teks
telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya
harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga
kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar
menyingsing". Kepada mereka yang hadir, Soekarno menyarankan
agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku
wakil-wakil bangsa Indonesia . Saran itu diperkuat oleh Mohammad Hatta
dengan mengambil contoh pada "Declaration
of Independence " Amerika Serikat.
Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang
tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang
disebutnya "budak-budak Jepang" turut menandatangani
naskah proklamasi. Sukarni mengusulkan agar penandatangan naskah
proklamasi itu cukup dua orang saja, yakni Soekarno dan Mohammad
Hatta atas nama bangsa Indonesia . Usul Sukarni itu diterima
oleh hadirin.
Naskah
yang sudah diketik oleh Sajuti Melik, segera ditandatangani
oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Persoalan timbul mengenai
bagaimana Proklamasi itu harus diumumkan kepada rakyat
di seluruh Indonesia , dan juga ke seluruh pelosok dunia.
Di mana dan dengan cara bagaimana hal ini harus diselenggarakan? Menurut
Soebardjo (1978:113), Sukarni kemudian memberitahukan bahwa rakyat
Jakarta dan sekitarnya, telah diserukan untuk datang berbondong-bondong
ke lapangan IKADA pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan
Proklamasi Kemerdekaan.
Akan tetapi Soekarno menolak saran
Sukarni. " Tidak ,"
kata Soekarno, " lebih
baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pegangsaan Timur.
Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang.
Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden ? Lapangan IKADA adalah lapangan umum.
Suatu rapat umum, tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer,
mungkin akan menimbulkan salah faham. Suatu bentrokan kekerasan antara
rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut, mungkin
akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di
Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi ."
Demikianlah keputusan terakhir dari pertemuan itu.
2.
Perdebatan
Proklamasi,
ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan pemuda dengan golongan
tua. Baik golongan tua maupun golongan muda, sesungguhnya sama-sama
menginginkan secepatnya dilakukan Proklamasi Kemerdekaan dalam suasana
kekosongan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang. Hanya saja, mengenai cara
melaksanakan proklamasi itu terdapat perbedaan pendapat. Golongan tua,
sesuai dengan perhitungan politiknya, berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka
tanpa pertumpahan darah, jika tetap bekerjasama dengan Jepang.
Karena
itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan, diperlukan suatu revolusi yang
terorganisir. Soekarno dan Hatta, dua tokoh golongan tua, bermaksud
membicarakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan dalam rapat Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan cara itu, pelaksanaan Proklamasi
Kemerdekaan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap inilah
yang tidak disetujui oleh golongan pemuda. Mereka menganggap, bahwa PPKI adalah
badan buatan Jepang. Sebaliknya, golongan pemuda menghendaki terlaksananya
Proklamasi Kemerdekaan itu, dengan kekuatan sendiri. Lepas sama sekali
dari campur tangan pemerintah Jepang. Perbedaan pendapat ini, mengakibatkan
penekanan-penekanan golongan pemuda kepada golongan tua yang
mendorong mereka melakukan “aksi penculikan” terhadap diri
Soekarno-Hatta (lihat Marwati Djoened Poesponegoro, ed. 1984:77-81)
Tanggal
15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56
Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan
serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai
Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana dilukiskan Lasmidjah Hardi (1984:58); Ahmad
Soebardjo (1978:85-87) sebagai berikut:
" Sekarang Bung, sekarang! malam ini
juga kita kobarkan revolusi !" kata Chaerul
Saleh dengan meyakinkan Bung Karno bahwa ribuan pasukan bersenjata
sudah siap mengepung kota dengan maksud mengusir tentara Jepang. " Kita harus segera merebut kekuasaan !"
tukas Sukarni berapi-api. " Kami
sudah siap mempertaruhkan jiwa kami !" seru mereka
bersahutan. Wikana malah berani mengancam Soekarno dengan pernyataan;
" Jika
Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga,
akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran
esok hari ."
Mendengar
kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana
sambil berkata: " Ini
batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam
ini juga! Kamu tidak usah menunggu esok hari !". Hatta
kemudian memperingatkan Wikana; "... Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi
Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika
saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan, dan mengira
bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan,
mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri ?Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan
hal itu ?"
Namun,
para pemuda terus mendesak; " apakah
kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai
hadiah, walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk
dalam 'Perang Sucinya '!". " Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan
kemerdekaannya ? Mengapa
bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri, sebagai suatu
bangsa ?". Dengan lirih, setelah amarahnya reda, Soekarno
berkata; "... kekuatan
yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan
kesiapan total tentara Jepang! Coba, apa yang bisa kau
perlihatkan kepada saya ? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan
itu ? Apa
tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak ? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan
setelah diproklamasikan ? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang
atau Sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan
sendiri ". Demikian jawab Bung Karno dengan tenang.
Para
pemuda, tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan.
Namun, kedua tokoh itu pun, tetap pada pendiriannya semula. Setelah
berulangkali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak
bisa memutuskannya sendiri, ia harus berunding dengan para tokoh lainnya.
Utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Para tokoh yang hadir
pada waktu itu antara lain, Mohammad Hatta, Soebardjo, Iwa
Kusumasomantri, Djojopranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian, Hatta
menyampaikan keputusan, bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima
dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak
korban jiwa dan harta. Mendengar penjelasan Hatta, para pemuda nampak
tidak puas. Mereka mengambil kesimpulan yang menyimpang; menculik
Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu
dari pengaruh Jepang.
Pukul
04.00 dinihari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh
sekelompok pemuda dibawa ke Rengasdengklok. Aksi "penculikan" itu
sangat mengecewakan Bung Karno, sebagaimana dikemukakan Lasmidjah Hardi
(1984:60). Bung Karno marah dan kecewa, terutama karena para pemuda
tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap
perbuatannya itu sebagai tindakan patriotik. Namun, melihat keadaan dan situasi
yang panas, Bung Karno tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak
para pemuda untuk dibawa ke tempat yang mereka tentukan. Fatmawati
istrinya, dan Guntur yang pada waktu itu belum berumur satu tahun, ia ikut
sertakan.
Rengasdengklok
kota kecil dekat Karawang dipilih oleh para pemuda untuk mengamankan
Soekarno-Hatta dengan perhitungan militer; antara anggota PETA (Pembela
Tanah Air) Daidan Purwakarta
dengan Daidan Jakarta
telah terjalin hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama-sama. Di
samping itu, Rengasdengklok letaknya terpencil sekitar 15 km. dari
Kedunggede Karawang. Dengan demikian, deteksi dengan mudah dilakukan terhadap
setiap gerakan tentara Jepang yang mendekati Rengasdengklok, baik yang datang
dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah.
Sehari
penuh, Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Maksud para pemuda untuk
menekan mereka, supaya segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan terlepas dari
segala kaitan dengan Jepang, rupa-rupanya tidak membuahkan hasil. Agaknya
keduanya memiliki wibawa yang cukup besar. Para pemuda yang membawanya ke
Rengasdengklok, segan untuk melakukan penekanan terhadap keduanya. Sukarni dan
kawan-kawannya, hanya dapat mendesak Soekarno-Hatta untuk menyatakan proklamasi
secepatnya seperti yang telah direncanakan oleh para pemuda di Jakarta . Akan
tetapi, Soekarno-Hatta tidak mau didesak begitu saja. Keduanya, tetap
berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri. Di sebuah
pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan
Rengasdengklok, siang itu terjadi perdebatan panas; " Revolusi berada di tangan kami sekarang dan
kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini,
lalu ...". " Lalu
apa ?" teriak Bung Karno sambil beranjak dari kursinya,
dengan kemarahan yang menyala-nyala. Semua terkejut, tidak seorang pun yang
bergerak atau berbicara.
Waktu
suasana tenang kembali. Setelah Bung Karno duduk. Dengan suara rendah ia mulai
berbicara; " Yang
paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang
tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan
ini untuk dijalankan tanggal 17 ". " Mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa
tidak sekarang saja, atau tanggal 16 ?" tanya
Sukarni. " Saya
seorang yang percaya pada mistik”. Saya tidak dapat menerangkan dengan
pertimbangan akal, mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan
tetapi saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka
17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan
suci Ramadhan, waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling
suci bagi kita. tanggal 17 besok hari Jumat, hari Jumat itu Jumat
legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Qur'an diturunkan tanggal 17,
orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah
buatan manusia ". Demikianlah antara lain dialog antara
Bung Karno dengan para pemuda di Rengasdengklok sebagaimana ditulis Lasmidjah
Hardi.
Sementara
itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua dengan Wikana
dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan
di Jakarta . Laksamana Tadashi Maeda, bersedia untuk menjamin keselamatan
mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto dari
pihak pemuda, hari itu juga mengantar Ahmad Soebardjo bersama sekretaris
pribadinya, Sudiro, ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.
Rombongan penjemput tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad
Soebardjo memberikan jaminan, bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan
pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan
jaminan itu, komandan kompi PETA setempat, Cudanco Soebeno, bersedia melepaskan Soekarno dan
Hatta kembali ke Jakarta.
3.
Detik-Detik
Proklamasi
Hari
Jumat di bulan Ramadhan, pukul 05.00 pagi, fajar 17 Agustus 1945
memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para
pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda, dengan
diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks Proklamasi hingga dinihari. Mereka,
telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari
itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada pukul
10.00 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang
bekerja pada pers dan kantor-kantor berita, untuk memperbanyak naskah
proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.
Menjelang
pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup
sibuk. Wakil Walikota, Soewirjo, memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk
mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa
pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk
mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, Suhud tidak
ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu, masih ada dua tiang bendera dari besi
yang tidak digunakan. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di
belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali. Lalu
ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit
dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah
disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar, karena kainnya
berukuran tidak sempurna. Memang, kain itu awalnya tidak disiapkan untuk
bendera.
Sementara
itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan Proklamasi
Kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa
pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah,
khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi,
Proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu Soekarno terserang sakit,
malamnya panas dingin terus menerus dan baru tidur
setelah selesai merumuskan teks Proklamasi. Para undangan telah banyak
berdatangan, rakyat yang telah menunggu sejak pagi, mulai tidak
sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar
Proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar, mulai mendesak Bung
Karno untuk segera membacakan teks Proklamasi. Namun, Bung Karno tidak
mau membacakan teks Proklamasi tanpa kehadiran Mohammad Hatta. Lima menit
sebelum acara dimulai, Mohammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih
dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Mohammad
Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian. Ia
juga mengenakan stelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat
upacara.
Marwati
Djoened Poesponegoro melukiskan upacara pembacaan teks Proklamasi itu. Upacara
itu berlangsung sederhana saja. Tanpa protokol. Latief Hendraningrat, salah
seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh
barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak
semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief kemudian mempersilahkan
Soekarno dan Mohammad Hatta maju beberapa langkah mendekati
mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato
pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi.
"Saudara-saudara sekalian ! saya telah minta saudara hadir di sini, untuk
menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah
kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang
untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.
Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada
turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam
jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di
dalam jaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada
mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri.
Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita
benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita
di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil
nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami,
tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia
dari seluruh Indonesia , permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat,
bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad
itu. Dengarkanlah Proklamasi kami: PROKLAMASI; Kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia . Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta , 17 Agustus 1945. Atas nama
bangsa Indonesia Soekarno/Hatta.
Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada
satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa
kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita!
Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan
abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu".
Acara,
dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju
beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang
dua meter di depan tiang. Ketika S. K. Trimurti diminta maju untuk mengibarkan
bendera, dia menolak: " lebih
baik seorang prajurit ," katanya. Tanpa ada yang
menyuruh, Latief Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju
ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki
yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu
oleh Latief Hendraningrat.
Bendera
dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat
sekali, untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang.
Seusai pengibaran bendera, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari
Walikota Soewirjo dan dr. Muwardi.
Setelah
upacara pembacaan Proklamasi Kemerdekaan, Lasmidjah Hardi (1984:77)
mengemukakan bahwa ada sepasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang
lebih 100 orang di bawah pimpinan S. Brata, memasuki halaman rumah
Soekarno. Mereka datang terlambat. Dengan suara lantang penuh kecewa S.
Brata meminta agar Bung Karno membacakan Proklamasi sekali lagi.
Mendengar teriakan itu Bung Karno tidak sampai hati,
ia keluar dari kamarnya. Di depan corong mikrofon ia
menjelaskan bahwa Proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk
selama-lamanya. Mendengar keterangan itu Brata belum merasa puas,
ia meminta agar Bung Karno memberi amanat singkat. Kali ini permintaannya
dipenuhi. Selesai upacara itu rakyat masih belum mau beranjak, beberapa
anggota Barisan Pelopor masih duduk-duduk bergerombol di depan kamar Bung
Karno.
Tidak
lama setelah Bung Hatta pulang, menurut Lasmidjah Hardi datang tiga orang
pembesar Jepang. Mereka diperintahkan menunggu di ruang belakang, tanpa
diberi kursi. Sudiro sudah dapat menerka, untuk apa mereka datang. Para
anggota Barisan Pelopor mulai mengepungnya. Bung Karno sudah memakai piyama
ketika Sudiro masuk, sehingga terpaksa berpakaian lagi.
Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dengan Bung Karno: " Kami diutus oleh Gunseikan Kakka, datang
kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan Proklamasi ."
" Proklamasi
sudah saya ucapkan," jawab Bung Karno dengan tenang.
" Sudahkah ?"
tanya utusan Jepang itu keheranan. " Ya, sudah !" jawab Bung Karno. Di sekeliling
utusan Jepang itu, mata para pemuda melotot dan tangan mereka sudah
diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu,
orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Sementara itu, Latief
Hendraningrat tercenung memikirkan kelalaiannya. Karena dicekam suasana tegang,
ia lupa menelpon Soetarto dari PFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu.
Untung ada Frans Mendur dari IPPHOS yang plat filmnya tinggal tiga lembar (saat
itu belum ada rol film). Sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu,
dokumentasinya hanya ada tiga; yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks
Proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian
foto hadirin yang menyaksikan peristiwa itu.
4.
Reaksi Terhadap Proklamasi
Kemerdekaan
Reaksi
berbagai daerah di indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
adalah :
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan
perwujudtan niat dan tekad rakyat Indonesia untuk merdeka melepaskan diri dari
penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan, menimbulkan tanggapan dari rakyat Indonesia
berupa gerakan spontan rakyat Indonesia yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Rakyat Indonesia berupaya menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru
saja merdeka.
Menghadapi
kenyataan tersebut para pemuda yang tergabung dalam komite Van Acctie Menteng
31 berperan sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta. Memunculkan gagasan
untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada dan rakyat
siap mendengarkan pidato para pemimpin bangsa Indonesia. Suasana di Lapangan
Ikada menjadi tegang setelah pasukan Jepang datang dan mengepung lengkap dengan
senjatanya sehingga sewaktu - waktu dapat terjadi.
Perintah
yang dikeluarkan Presiden Soekarno dipatuhi sehingga rapat raksasa di Lapangan
Ikada berakhir dengan aman dan tertib. Makna yang sangat besar pada Rapat
raksasa di Lapangan Ikada : 1. Rapat berahasil mempertemukan pemerintah RI
dengan rakyat. 2. Rapat merupakan perwujudtan kewibawaan pemerintah RI di
hadapan rakyat. 3. Rapat berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan
bangsa Indonesia sendiri.
Ketika
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mulai tersebar di penjuru tanah air, Sultan
Hamengkubowono IX spontan menyatakan bahwa Yogyakarta tergabung dengan Republik
Indonesia. Tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengkubowono IX mengeluarkan
pernyataan sebagai bentuk dukungan terhadap Republik Indonesia, sebagai berikut
: 1. Negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah
istimewa bagian dari negara Republik Indonesia. 2. Hubungan antara Yogyakarta
dengan pemeritah pusat negara Indonesia bersifat langsung dan akan bertanggung
jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia. 3. Sultan Hamengkubowono IX
memerintahkan.
Bulan
September 1945 Beberapa keresidenan di Jawa menyambut Proklamasi Kemerdekaan
dengan menyatakan diri sebagai bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia dan
mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang
pemerintah Republik Indonesia. Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan dilarang
memasuki kantor-kantor mereka.
Para
pemuda berusaha untuk merebut senjata dan gedung-gedung vital. Selama bulan
September di Surabaya terjadi perebutan senjata di Arsenal (gudang museu) Don
Bosco, perebutan Markas Pertahanan Jawa Timur, perebutan Pangkalan Angkatan
Laut Ujung, dan perebutan markas-markas Jepang lainnya serta perebutan
pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota.
19
September 1945 Terjadi Insiden Bendera di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi
ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dibantu
oleh serombongan sekutu mengibarkan bendera di Puncak hotel. Itu memancing
kemarahan para pemuda maka Residen Sudirman dengan cara baik agar bendera
belanda itu diturunkan. Permintaan ditolak maka Hotel diserbu oleh para pemuda.
Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda.
Lalu di robek warna birunya. Dan dikibarkan kembali menjadi bendera merah
putih.
Sasaran
Berikutnya adalah Markas Keempetai yang terletak di Depan kantor Gubernur
Sekarang karena dianggap sebagai lambang kekejaman Jepang. Markas diserbu oleh
rakyat tanggal 1 Oktober 1945. setelah pertempuran selama lima jam gedung itu
jatuh ke tangan rakyat.
Perebutan
kekuasaan di Jogjakarta dilakukan serempak sejak tanggal 26 September 1945.
sejak pukul 10 pagi semua perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi
pemogokan. Mereka memaksa Jepang menyerahkan semua kantor yang dikuasainya
kepada Indonesia. Tanggal 27 September 1945 KNI (Komite Nasional Indonesia)
Daerah Jogjakarta meungumumkan bahwa kekuasaan daerah Jogjakarta.
Pada
tanggal 14 oktober 1945, 400 tawanan jJepang dari pabrik gula Cipiring diangkut
oleh pemuda indonesia ke semarang dengan rencana menawannya di Penjara Bulu.
Dalam perjalanan sebagian tawanana melarikan diri dan meminta perlindungan
kepada Batalion Kido. Para pemuda menjadi marah dan melakukan perebutan
terhadap Kantor pemerintah Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang ditawan, tapi
kesokan harinya pasukan Jepang melakukan melakukan serbuan ke Semarang di
Tangsinya di Jatingaleh. Jadilah pertempuran 5 hari di Semarang.
Tanggal
19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di
Sapinia, Bulukumba. Setelah sampai di Ujung Pandang, Gubernur segera membentuk
pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah.
Para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung – gedung vital
seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda terdiri dari kelompok
Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP.
Tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa
tersebut pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak
peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujung Padang ke
Polombangkeng.
Diawali
dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata
bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Berlangsung sampai
pasukan Sekutu datang tanggal 17 Oktober 1945
Tanggal
8 Oktober 1945 Residen Sumatra Selatan Dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai
Gunseibu dalam suatu upacara menaikan bendera Merah Putih. Diumumkan Juga bahwa
seluruh Karisidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik
Indonesia. Perbutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden sebab
orang-orang Jepang telah menghindar saat terjadi demonstrasi.
Tanggal
14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasuka
Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di
Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia
antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A Maengkom, Kusno Dhanupojo, G.E. Duhan,
juga menahan Komandan Garnisun Menado dan semua pasukan Belanda di Teling dan
Penjara Manado. Diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda
di Tomohon dan Tordano. Berita dan perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke
Pemerintah Pusat
Pada
Bulan Desember 1945, para pemuda berusaha merebut senjata dari jepang dan
bentrokan terjadi di Gempe dan di Sape.
Dukungan
para pejuang kalimantan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara
berdemokrasi, pengibaran bendera merah putih, dan mengadakan rapat-rapat dalam
pembicaraan tentang kemerdekaan indonesia. Di beberapa kota Kalimantan mulai
timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang
sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktifitas
politik seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai
lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tetap
melaksanakannya. Tanggal 14 November 1945, sejumlah tidak kurang 8000 orang
berkumpul di depan komplek NICA sambil
Pada
bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti
Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Upaya
perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak
Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945
para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum
berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat.
Pemuda
di Sulawesi Selatan menganggap tindakan Samratulangi Gubernur Sulawesi Sealatan
terlalu hati-hati. Maka dari itu Pemuda merencanakan untuk merbut gedung yang
dianggap penting, seperti Studio Radio, Tangsi Militer dan Pos Polisi. Dalam
kelompok itu ada mantan anggota Kaigun, Heiho dan Pelajar SMP. Juga terdiri
dari kelompok Barisan Berani Mati. Tanggal 28 oktober 1945 mereka menuju
sasaran dan melakukan pendudukan. Tujuan mereka membela Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Gerakan itu menjalar hingga Gorontalo dan Minahasa
Sejak
tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda membentuk Angkatan Muda Indonesia ( API ) segera
bergerak mengambil alih dan merebut kantor – kantor pemerintahan yang masih
dikuasai oleh Jepang. Di tempat yang sudah berhasil direbut, dikibarkan bendera
Merah Putih. Dibeberapa tempat mereka juga berhasil melucuti senjata Jepang.
Tanggal
13 September 1945 di kota Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas -
markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para
pemimpin republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan
Australia.
Puncak
kegiatan mendukung proklamasi tersebut ialah rapat raksasa di medan pada
tanggal 3 oktober. Ketika itu gubernur sumatera, Mr.Teuku.Moh.Hasan, menyatakan
proklamasi kemerdekaan secara Resmi. Demikianlah tindakan Heroik para pemuda
demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela berkorban agar Negara
Indonesia tetap merdeka dan tidak diganggu oleh para penjajah lagi.
C.
Pembentukan Pemerintahan
Indonesia
Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin
dan pemerintahan yang berdaulat, oleh karena itu diadakan sidang PPKI dalam
upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, dan keamanan negara
Indonesia.
1.
Sidang tanggal 18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai
berikut :
Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD
1945.
Memilih dan menetapkan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta
sebagai wakil presiden (secara aklamasi)
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden
sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
2.
Sidang tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan mengenai :
- Pembagian
wilayah Indonesia
Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah
istimewa beserta gubernurnya, yaitu :
Jawa Barat :
Sutardjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah : R. Panji Soeroso
Jawa Timur : R.A
Soerjo
Kalimantan :
Ir. Mohammad Noor
Sulawesi
: Dr. Sam Ratulangi
Maluku
: Mr. J. Latuharhary
Sunda Kecil
: Mr. I Gusti Ketut Pudja
Sumatera
: Mr. Teuku Moh. Hasan
Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta
- Pembentukan
Dpartemen dan Kementrian
Pembentukan 12 Departemen dan 4 kementrian negara untuk membantu
presiden.
Departemen Dalam Negeri :
Wiranata Kusumah
Departemen Luar
Negeri : Ahmad Subardjo
Departemen
Kehakiman : Dr.
Soepomo
Departemen
Keuangan
: A.A Maramis
Departemen Kemakmuran : Ir.
Surachman Tjokrodisuryo
Departemen
Pengajaran : Ki
Hajar Dewantara
Departemen
Penerangan : Amir
Syarifudin
Departemen
Sosial
: Iwa Kusumasumantri
Departemen
Pertahanan :
Supriyadi
Departemen
Kesehatan
: Boentaran Martoatmodjo
Departemen Perhubungan :
Abikusno Tjokrosujoso
Departemen Pekerjaan
Umum :
Abikusno Tjokrosujoso
Menteri Negara
: Wachid Hasyim
Menteri
Negara
: R.M Sartono
Menteri
Negara
: M. Amir
Menteri
Negara
: R. Otto Iskandardinata
3.
Sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk tiga badan yaitu :
- Pembentukan
Komite Nasional Indonesia (KNI)
Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita
bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulaan
rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta,
sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota
propinsi. Tanggal 29 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anggota KNIP
di Gedung Kesenian Jakarta dengan ketua Kasman Singodimejo.
- Pembentukan
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Awalnya PNI dibentuk sebagai partai tunggal di Indonesia tetapi
keputusan tersebut ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Tujuan PNI adalah
mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan
kedaulatan rakyat.
- Pembentukan
Tentara Kebangsaan
Sehubungan dengan pembentukan Tentara Kebangsaan maka dibentuk Badan
Keamanan Rakyat/ BKR (23 Agustus 1945) yang kemudian ditetapkan sebagai
bagian dari badan penolong keluarga korban perang. Badan ini ditujukan untuk
memelihara keselamatan rakyat. BKR dibentuk sebagai pengganti Badan Penolong
Korban Perang (BPKP). BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah.
Akhirnya karena desakan para pemuda anggota BKR maka dibentuk
tentara kebangsaan yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara
Keamanan Rakyat (TKR). Pada 25 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI) dalam upaya untuk mendirikan tentara yang
percaya pada kekuatan sendiri. Pada 3 Juni 1947, TRI berganti nama menjadi Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan untuk membentuk tentara kebangsaan
yang benar-benar profesional siap untuk mengamankan NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia).
Bab
4
Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
A. Upaya
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari Ancaman Sekutu dan Belanda
Penyerahan
kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East
Asia Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten.
Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East
Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI
merupakan komando bawahan dari SEAC.
Tugas AFNEI di Indonesia adalah:
1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,
4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan
5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai
penjahat perang.
Pada
awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Sekutu dengan senang. Akan tetapi
setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga
dan bermusuhan. Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan
kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya pasukan Sekutu
yang diboncengi NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan
kemerdekaan. Berikut ini berbagai perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di
daerah-daerah.
1. Pertempuran Surabaya 10 November1945
Surabaya
merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat
selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan
nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak
kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen
A.W.S. Mallaby. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di
Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen
Mallaby. Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi ultimatum, isinya
agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang
diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10
November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan
senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.
Rakyat
Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan
berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama
tiga minggu. Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh
pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam
agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.
Pertempuran
Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara
pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran
Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober
1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara
pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran
Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas.
Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa
berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang
telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15
Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa
menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan
kemerdekaan RI.
3.
Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945
Pada
tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di
Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara
baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk
membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel
Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel
(pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai
pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi
perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada
tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan
Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah
Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan
terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan.
Hal
ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing
yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi
diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan
Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama
Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.
Terjadinya
peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober
1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum Sekutu untuk mengosongkan
kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum
pertama isinya kota Bandung bagian Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November
1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh
para pejuang. Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum
kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Menghadapi ultimatum
tersebut para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda.
Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung.
Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak
dikosongkan.
Akhirnya
para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada tanggal 23-24 Maret 1946 para
pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka menyerang Sekutu dan
membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan
memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung
Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi ke luar
kota.
5. Puputan Margarana 20 November 1946
Perang
Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan Negara
Indonesia Timur (NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa
Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke
tangsi NICA di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Konsolidasi dan pemusatan
pasukan Ngurah Rai (yang dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan
di Desa Adeng Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar dan berusaha mencari
pusat kedudukan pasukan Ciung Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan
kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan
Ngurah Rai di desa Marga.
Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan”
yang berarti bertempur sampai habis-habisan (fight to the end). Letkol I Gusti
Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut.
Jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama
Puputan Margarana. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan
bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur.
6. Serangan Umum 1 Maret 1949
Dalam
agresi militer II, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan
menduduki ibukota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia
bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi.
Menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan
Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada
tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol
Soeharto mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku
Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI
memakai sistem wehrkreise.
Untuk memudahkan penyerangan, maka dibentuk beberapa sektor yaitu:
a. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,
b. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,
c. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,
d. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.
Pada
malam hari menjelang serangan umum, pasukan-pasukan telah merayap mendekati
kota dan melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949
sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene berbunyi, serangan dilancarkan dari segala
penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan dari sektor Barat
sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat membantu memperlancar jalannya penyerangan
dengan memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam kota Yogyakarta
berhasil dikuasai TNI. Pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan
diri. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan
dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat
terbang. Belanda melakukan serangan balasan.
Meskipun
demikian, serangan umum telah mencapai tujuannya.
Berikut ini tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949.
a. Ke dalam
1)
Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.
2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
b.
Ke luar
1)
Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk
mengadakan ofensif.
2) Mematahkan moral pasukan Belanda.
Untuk
mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah
Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.
B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan
Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Selain
menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan
diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan
diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.
1. Diplomasi Beras Tahun 1946
Antara
India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama
pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India
mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan
padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India
ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter
kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada
Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia
semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir
Belanda.
2. Perundingan Linggarjati
Perundingan
Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat
Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan
Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut
dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa
keputusan Perundingan Linggarjati.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura,
dan Sumatra.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia
Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya
adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda
dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan
tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
3. Agresi Militer Belanda (Tanggal 21
Juli 1947)
Pada
tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan
agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa
dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda
bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya
untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I.
Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi
yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan
Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah
penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk
Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank
Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak
sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia
menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan
Indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville.
Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan
Belanda di Bangka.
Perundingan
Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat
tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia
diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh
Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:
a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik
Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan
Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan
melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.
5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal
19 Desember 1948)
Pada
tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda
menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di
Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan
konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki
Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak
berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui
radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk
membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi,
Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu
memberi
instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian
tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam
rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada
dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para
pemimpin politik ditawan oleh Belanda.
6.
Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi
Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam
konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New
Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro
Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat
tanggal 1 Januari 1950.
Menanggapi
rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah
resolusi tanggal 28 Januari
1949 yang isinya:
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.
Dampak
Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan
internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.
7. Perundingan Roem – Royen
Terjadinya
Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat
dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat
Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah
L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas
kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari
United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran
(Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil
kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia
Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des
Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat),
delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi
Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing
pihak mengajukan statement. Lihat tabel 3.1
8. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Konferensi
Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum
KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan
Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII)
Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam
menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli
1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta.
Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa
ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang
Nasional,
b. TNI menjadi inti APRIS, dan
c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
KMB
merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa
Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23
Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia,
BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.
Berikut
ini para delegasi yang hadir dalam KMB.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.
Setelah
melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa
keputusan berikut.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun
setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda
yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan
beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara
Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para
anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan
secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana,
Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen,
dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota
Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Berikut
ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri
dan pembangunan segera dapat dimulai
c.
Irian
Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai
dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
B.
Dari Republik Indonesia Serikat hingga
Kembali ke Republik Indonesia
1.
Pembentukan Negara Republik Indonesia
Serikat
Sejarah terbentuknya
Republik Indonesia serikat (RIS)
- Pada tanggal 20 Desembar 1949 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno,
melantik Kabinet yang terdiri atas Para teknokrat, yang di dukung partai
Politik. Sembilan Menteri dari kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Hatta
berasal dari Republik Indonesia, sedangkan lima yang lain dari BFO.
Dalam undang-undang
republik indonesia serikat (RIS), setiap negara bagian, yang mula-mula
berjumlah enam belas, mempunyai dua orang Wakil dalam senat, sedangkan Rakyat
pemilih mempunyai wakil mereka dalam parlemen (sementara). Sesuai dengan
keputusan KMB, angkatan perang RIS (APRIS) terdiri dari unsur-unsur TNI dan
KNIL. Setahap demi setahap birokrasi pemerintahan mulai berjalan. Lambang
negara, Bhineka Tunggal Ika, diresmikan oleh kabinet RIS (11 Januari
1950).
Hubungan diplomasi
resmi pun dibuka. Sebagai tanda terima kasih atas dukungan Politik yang
diberikan terhadap perjuangan Indonesia, Presiden Soekarno pun mengadakan
kunjungan resmi ke India, Pakistan, dan Burma (24 Januari - 2 Februari 1950).
Mr. Moh. Roem, Menteri Negara Tanpa Portofolio, diangkat sebagai Komisaris
tinggi di Negeri Belanda, Hans Max Hirschfeld, penasehat keuangan dan ekonomi
kabinet, diangkat sebagai komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia.
Negara-negara lain pun membuka kedutaan besar mereka. Dengan segala
perlengkapan Kenegaraan Republik Indonesia serikat, yang berdaulat
penuh, kini telah siap untuk menjadi negara nasional, yang demokratis dan
modern. Tetapi RIS tak pernah bisa diterima dengan sepenuh hati oleh para
pejuang Kemerdekaan. karena itulah tugas kabinet Hatta sangat berat sensitif.
Beban hutang yang
dilimpahkan oleh KMB kepada RIS cukup menahan usaha rehabilitas kehidupan
ekonomi rakyat, Sanering, yang di kenal dengan Gunting Sjafruddin
terpaksa dilakukan. Mata uang yang bernilai diatas Rp 5,- dinyatakan hanya laku
setengahnya, sedangkan yang setengah lagi dijadikan sebagai simpanan pada
Negara. Situasi keamanan juga masih rawan. Konsolidasi TNI dan integrasi unsur
KNIL kedalam Angkatan perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dan
hasrat politik untuk mengembalikan Negara Kesatuan serta masalah Irian Barat
adalah hal-hal berat yang harus diatasi.
2. Kembali
ke Negara kesatuan Republik Indonesia
Latar Belakang Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)
Kembalinya negara
Indonesia ke bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat karena
sebab-sebab berikut.
a. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
b.
Pada
umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara
RIS. Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatankegiatan, seperti demonstrasi
dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik
Indonesia.
c.
Dengan
sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju
dengan penjajah Belanda.
Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI
Dengan
disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuklah satu
negara federal yang bernama Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari
negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, negara
Sumatera Selatan, Negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara
Indonesia Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau, dan
Jawa Tengah. Masing-masing Negara bagian mempunyai luas daerah dan penduduk
yang berbeda.
Setelah
berdirinya negara RIS, segera muncul usaha-usaha untuk membentuk kembali Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di daerah-daerah melakukan kegiatan
kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar
bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta.
Bentuk
nyata dari adanya pertentangan tersebut yaitu muncullah dua golongan berikut.
a.
Golongan
unitaris, yaitu golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh.
Yamin
b.
Golongan
federalis, adalah golongan yang tetap menghendaki adanya negara serikat,
dipimpin oleh Sahetapy Engel.
Pertentangan
ini dimenangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah
RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang Undang
Darurat No. 11 tahun 1950 tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS”.
Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut berturut-turut negara-negara bagian
menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, sehingga sampai tanggal 5 April
1950 negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian, yaitu:
a.
Republik
Indonesia (RI)
b.
Negara
Sumatra Timur (NST)
c.
Negara
Indonesia Timur (NIT)
Sementara
itu pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (NST dan NIT).
Kesepakatan tersebut dinamakan “Piagam Persetujuan” yang berisi sebagai
berikut.
a.
Kedua
pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik
Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
b.
Undang-Undang
Dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga
prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS
termasuk di dalamnya.
c.
Dewan
menteri harus bersifat parlementer.
d.
Presiden
adalah Presiden Sukarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan
lebih lanjut.
e.
Membentuk
sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut.
Sesuai
dengan Piagam Persetujuan tersebut pemerintah Republik Indonesia dan RIS akan
membentuk panitia bersama. Panitia ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS
yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo dan Abdul Hamid dari pihak Republik Indonesia. Tugas
pokoknya yaitu merancang Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan.
Rancangan tersebut berhasil disusun pada tanggal 20 Juli 1950 untuk selanjutnya
diserahkan kepada dewan perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan.
Akhirnya
pada tanggal 14 Agustus 1950 Rancangan UUD itu diterima baik oleh senat,
parlemen RIS, dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno
menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi UUD Sementara Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai UUDS 1950. Pada tanggal 17
Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan kita kembali ke Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia merayakan tanggal 17 Agustus 1950
itu dengan meriah sebagai ulang tahun kemerdekaan yang ke-5.
Soal
latihan!
1.
Jelaskan
mengapa para penjelajah ingin menguasai Indonesia?
2.
Jelaskan
istilah kolonialisme?
3.
Jelaskan
istilah imperialisme
4.
Apa
yang menyebabkan runtuhnya paham kolonialisme dan imperialisme di Indonesia?
5.
Jelaskan
muncul dan runtuhnya VOC!
Soal
latihan!
1. Sebutkan tahap-tahap masa
pergerakan Indonesia!
2. Sebutkan faktor intern
pendorong lahirnya pergerakan Indonesia!
3. Sebutkan faktor ekstern
pendorong lahirnya pergerakan Indonesia!
4. Definisikan Pergerakan Nasional
Indonesia!
5. Dan sebutkan
organisasi-organisasi pergerakaan nasional!
Soal
latihan!
1. Apa dampak positif dari
kekalahan Jepang bagi Indonesia?
2. Jelaskan apa itu BPUPKI!
3. Jelaskan apa itu PPKI!
4. Jelaskan secara singkat
perumusan teks proklamasi!
5. Apa makna kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia?
Soal
latihan!
1. Sebutkan
pertempuran-pertempuran yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan
kemerdekaannya!
2. Sebutkan diplomasi apa saja
yang dilakukan Indonesia!
3. Apa itu kabinet RIS (Republik
Indonesia Serikat)?
4. Jelaskan bagaimana terbentuknya
Republik Indonesia Serikat!
5. Sebutkan faktor-faktor yang
menyebabkan perubahan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia!