Tuesday, December 22, 2015

Contoh RPP Sejarah Kelas X



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan      :  SMA FAJAR DUNIA
Mata Pelajaran           :  SEJARAH
Kelas / Semester         :  X / 1 (SATU)
Jumlah Pertemuan      :  2 ( Dua )


Indikator
: 
Pembabakan prasejarah Indonesia
1.      Perioderisasi berdasarkan geologi
2.      Perioderisasi berdasarkan arkeologi
Kehidupan manusia purba di Indonesia



I.            Tujuan Pembelajaran

Setelah proses belajar mengajar diharapkan peserta didik dapat
1.      Mengidentifikasikan berbagai fosil manusia purba di Indonesia
2.      Mengetahui dan menglestarikan peninggalan budaya pada masa prasejarah
3.      Mengidentifikasi zaman pada masa prasejarah

II.            Materi Pembelajaran

·         Kehidupan awal masyarakat purba di Indonesia

III.            Alokasi Waktu

Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu sekali pertemuan, dimana terdapat dua jam pelajaran.

IV.            Metode Pembelajaran

Diskusi

V.            Kegiatan Pembelajaran

1.      Pendahuluan

-          Salam sapa pada peserta didik
-          Berdoa bersama
-          Mengabsen peserta didik
-          Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran
-          Menyampaikan tujuan pembelajaran dan isi materi yang akan dibahas

2.      Kegiatan inti
a.      Eksplorasi
·         Guru memberi penjelasan pembabakan presejarah Indonesia
·         Guru memberi pengertian dari zaman pada masa prasejarah
·         Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

b.      Elaborasi
-          Setiap kelompok dibagi pembahasan dari setiap zaman pada prasejarah
-          Masing masing kelompok mencari contoh peninggalan di setiap zaman prasejarah
-          Masing-masing kelompok membuat pertanyaan untuk kelompok lain
-          Masing-masing menyanggah jawaban dari pertanyaan yang di berikan
-          Guru akan memberikan kesimpulan
c.       Konfirmasi
-          Guru memberikan skor terbesar dan penghargaan terhadap juara
-          Bersama-sama membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan


3.      Penutup
-          Menyampaikan rencana pembelajar atau materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya
-          Salam penutup

VI.            Penilaian

-          Untuk menilai ranah pengetahuan peserta didik dilakukan dengan memberikan soal berupa kuis

VII.            Sumber Belajar

·         Sumber modul sejarah
·         Sambungan internet



Mengetahui,
Kepala SMA Fajar Dunia





Suparman. S.Pd.I


Cileungsi, 19 November 2015
Guru Mata Pelajaran





Hana Hanifah

Modul Sejarah Kelas XI



Daftar is
Kata Pengantar
Bab 1 Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
A.       Latar Belakang Lahirnya Kolonialisme dan Imperalisme
B.       Datangnya Kolonialisme dan Imperialisme ke Indonesia
C.      Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris
D.      Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperalisme Barat
E.       Dampak Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia

Bab 2 Pergerakan Nasional di Indonesia
A.       Hakikat Pergerakan Nasional Indonesia
B.       Faktor Pendorong Lahirnya Nasional Indonesia
C.      Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
D.      Upaya Menggalang Persatuan
E.       Berkembangnya Taktik Moderat dan Koperatif dalam Pergerakan Nasional
F.       Dampak Penjajahan Bangsa Barat pada Masa Pergerakan Nasional Hingga Kini

Bab 3 Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahan Indonesia
A.       Kekalahan Jepang oleh Sekutu Membawa Dampak Positif bagi Bangsa Indonesia
B.       Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
C.      Pembentukan Pemerintahan Indonesia

Bab 4 Perjuangan Mempertahankan Indonesia
A.       Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari Ancaman sekutu dan Belanda
B.       Dari Repubik Indonesia Serikat ke Republik
Soal latihan
Daftar Pustaka





Bab 1
Perkembangan Kolonilisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
A.      Latar Belakang Lahirnya Kolonialisme dan Imperialisme
Kata kolonialisme berasal dari kata koloni (dalam bahasa latin), “colonia” yang berarti tanah jajahan. Dalam perkembangannya, politik colonial modern mulai tumbuh dan berkembang sejak abad ke-16. Tujuan politik kolonial yaitu menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni untuk kepentingan industri negara-negara colonial. Imperialisme berasal dari kata “imperator” yang berarti memerintah. Dalam perkembangannya imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain.
Imperialisme juga dibagi dua yaitu, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah upaya untuk mencari daerah jajahan yang di dorong olleh semangat 3G (gold, glory, gospel) gold artinya mencari kekayaan, yaitu emas, perak, termasuk rempah-rempah, glory artinya untuk mencari kejayaan negeri induk dan gospel artinya untuk menyebarkan agama nasrani. Sedangkan imperalisme modern adalah untuk menjadikan wilayah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industi, dengan maksud sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran hasil industrinya.

kolonialisme dan imperalisme sulit dipisahkan atau dalam kata lain keduanya saling berkaitan satu sama lain. Paham kolonialisme dan imperalisme di praktikkan oleh bangsa-bangsa Barat di Eropa pada masa lalu untuk mendapat sumber-sumber kekayaan alam dibelahan dunia lain seperti Asia dan Afrika. Selain mencari sumber-sumber kekayaan alam, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab lahirnya kolonialisme dan imperalisme di dunia yaitu :
1.       Adanya paham merkantalisme di Eropa
Merkantalisme merupakan aliran/ filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang pesat pada abad ke- 16 sampai abad ke- 18 di Eropa Barat. Paham merkantalisme menyatakan bahwa keejahteraan uatu Negara hanya ditentukan oleh banyaknya asset atau modal yang disimpan oleh Negara yang berangkutan. Kelompok merkantilis mempunyai beberapa perinsip atau ide pokok berikut :
a.       Suatu Negara makmur dan kuat lebih besar mengekspor dari mengimpor.
b.       Surplus penghasilan ekspor dan impor yang positif dibayar dengan logam mulia (emas dan perak).
c.        Logam mulia dipakai alat pembayaran.
d.       Logam mulia dipergunakan untuk biaya armada perang untuk memperluas perdagangan dan penyebaran agama.
e.       Penggunaan armada perang untuk memperluas perdadangan luar negeri dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia.
Akibat dari perkembangan paham ini Negara-negara di Eropa, terutama Portugal/ Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda semakin besar dan semakin kaya. Sistem tersebut mendorong lahirnya sistem kapitalisme.
2.       Jatuhnya Konstatinopel
Pada tahun 1453, bangsa Turki Usmani berhasil menrebut wilayah konstatinopel , terutama Bandar Bizantium yang digunakan sebagai Bandar penghubung peerdagangan antara Asia dan Eropa. Penguasaan perdagangan di Laut Tengah oleh Turki Usmani menyebabkan putusnya hubungan dangang antara orang-orang Eropa dangan para pedagang dari Asia. Oleh karena itu, mereka harus menlakukan pelayaran yang jauh hingga ke belahan dunia lain untuk menemukaan daerah rempah-rempah yang baru.
3.       Revolusi Industri dan Penemuan di Bidang Iptek
Pada tahun 1750-1850 merupakan periode revolusi industri, yang terjadi perubahan secara besar-besaran dibidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi dan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya d dunia. Revolusi industri ini dimulai dari Britana Raya (Inggris) dan menyebar keseluruh dunia. Penemuan dan penggunaan teknologi modern tersebut telah memicu munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kemajuan tersebut meliputi kemajuan di bidang pelayaran, persenjataan, dan penemuan mesin-mesin produksi.
 Faktor yang melatarbelakangi terjadinya revolusi industri antara lain terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke- 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Descartes, Galileo Galilei, serta adanya perkembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improveing Knowledge, The Royal Society of England dan The Franch Academy of Science.
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Eropa tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dunia Timur yang didominasi oleh Negara-negara Islam, dengan ditandai hal-hal berikut :
a.       Adanya penerjemahan pada masa dinasti abbasyiah, yang digunakan sarjana Barat maupun muslim di Bagdad. Sehingga banyak karya filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab.
b.       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh kerajaan Kordoba (Andalusia) di Spanyol yang memunculkan ilmuwan, seperti Ibnu Rusydi atau Averroes dan Ibnu Tufail.
c.        Kegiatan keilmuan yang dikembangkan perguruan-perguruan tinggi islam yang menyebarkan ke Prancis pada abad akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16.
d.       Jatuhnya dinasti Abasyiah di Bagdad dan dikuasainya Konstatinopel oleh Turki Usmani menyebabkan para sarjana Barat berkumpul di Eropa.

4.       Dorongan Melanjutkan Perang Salib
Penjelajahan samudra untuk melnjutkan perang yang sudah dimulai dan memerangi orang-orang Islam dimana saja serta sekaligus menyebarkan agama Kristen, merupakan keinginan Eropa untuk memenangkan perang salib. Perang salib terjadi sekitar tahun 1096, karena adanya pelarangan orang-orang Kristen berziarah ke Yarualem pada masa kekuasaan Islam dibawah Turki Saljuk.

perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi Umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai adab ke-11 sampai abad ke-13, dengan tujuan untuk merebut Tanah Suci dari kekuasaan kaum Muslim dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di Timur. Perang salib berpengaruh sangat lua terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial, yang mana beberapa bahkan masih berpengaruh sampai masa kini.
5.       Penjelajahan Samudra

a.       Pelaut Spanyol
Para pelaut Spanyol yang melakukan sekpedisi ke dunia Timur, sebagai berikut :
1.       Cristoper Colombus (1451-1506) yang mengarungi samudra atas dukungan Ratu Isabella di Spanyol dengan Kapal Santa Maria, yang berhasil menemukan daerah-daerah disekitar Laut Karibia.
2.       Magelhaens dan Del Cano (10 Agustus 1519).
3.       Herdinan Cortez (1517) berhasil menguasai Kerajaan Aztek di Meksiko dan Kerajaan Suku Maya di Ssemenanjung Yucatan.
4.       Pezzaro (1532-1533) pelaut Spanyol berhasil merampas kekuasaan Kerajaan Inka di daerah pedalaman Peru.
b.       Pelaut Portugis
1.       Bartholomeus Diaz, mencoba melakukan pelayaran menemukan tanah Hindia, namun ia hanya ke Tanjung Harapan.
2.       Vasco da Gama (1460-1542) berlayar atas perintah Raja Portugis. Berlayar dari Pelabuhan Lisabon kearah Selatan dan tiba di Kalikut, India. Dan mendirikan kantor dagang portugis yang dilengkapi benteng, dan Vasco da Gama diangkat sebagai laksamana dan berkuasa di India.
3.       Alfonso d’ Albuquerque, di kirim untuk menemukan rempah-rempah. Pada tahun 1511, melakanakan ekspedisi sampai keperairan Selat Malaka dan menguasai Kerajaan Malaka dan berhasil menguasai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara.
c.        Pelaut Belanda dan Inggris

1.       Barents, pelaut Belanda berlayar melalui daerah kutub utara, namun kapalnya terjepit dan berhenti di pulau yang diberi nama Novaya Zemlya. Namun dalam perjalanan kembali ke Belanda Barents tutup usia.
2.       Cornelis de Houtman, pada tahun 1595 memulai ekpedisi melalui jalur orang-orang Portugis dan dan pai memasuki kawasa Indonesia dan mendarat di Banten Pada tahun yang sama.
3.       Pilgrim Father, seorang pelaut Inggris yang berlayar menggunakan kapal Mayflower yang berhasil mencapai kawasan Amerika Utara dan membangun koloni di Massachusetts di tahun 1607.
4.       Abel Tasman. Pelaut, penjelajah dan muafir Belanda yang bertugas sebagai nahkoda VOC. Pada tahun 1639 melakukan pelayaran menuju Kepulauan Mas dan tahun 1642 berhasil menemukan pulau Van diemens’s atau pulau Tasmania.

B.      Datangnya kolonialisme dan imperalisme Barat di Indonesia
Bangsa portugis merupakan bangsa Barat yang pertama kali datang ke Nusantara dengan menerapkan praktik kolonialisme dan imperialisme kuno, dan merupakan pelopor paham ini.
1.       Kedatangan bangsa portugis di Indonesia
Pada awal abad ke-15 Portugis merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan di bidang teknologi. Dan membuat mereka melakukan pelayaran menyebrangi lautan yang luas. Rempah-rempah adalah alasan portugis datang ke Nusantara. Awal ekspedisi portugis dipimpin oleh Vasco da Gama dan sampai di India pada tahun 1498 dan mengirimkan panglima angkatan laut, Alfonso de Albuquerque.

tahun 1503 Alfonso beramgkat menuju India dan berhasil menaklukan Goa di Pantai Barat yang menjadi pangkalan tetap Portugis, dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Raja Portugis memerintahkan Dioago Lopez de Sequiera menuju Malaka, setelah mengetauhi kekayaan di Malaka sangat besar. Pada tahun 1509 Sequiera tiba di Malaka dan awalnya disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah (1488-1528), namun para pedagang berhasil meyakinkan Sultan bahwa Portugis merupakan ancaman besar bagi Malaka. Pada akhirnya Sultan Mahmud melawan Sequiera dengan mencoaba membunuh anak buahnya dan mencoba menyerang empat kapal milik Portugis namun, kapal itu brhasil melarikan diri.

April 1511, Alfonso memimpin langsung pelayaran kembali menuju Malaka dan memulai peperangan berlangsung secara sporadis selama Juli sampai Agustus dan Malaka pun berhasil ditaklukkan. Portugis juga melanjutkan ekspedisi menuju Maluku pada tahun 1512, walaupun ada kendala dalam kerusakan pada kapalnya berhasil mencapai Hitu (Ambon sebelah utara). Ekspedisi ini diteerima baik oleh Sultan Ternate, Sultan Aby Lais. Sementara itu Sultan Mansur dari Tidore mengambil keuntungan dari kedatangan sisa-sisa ekspedisi pelayaran keliling dunia Magellan di tahun 1521 untuk membentuk persekutuan dengan bangsa Spanyol. Portugis juga diizinkan membangun benteng pertama di pulau Ternate pada taun 1522, dan benteng tersebut dikenal dengan nama benteng Gamalama. Tahun 1512 sampai tahun 1570 terjalin hubungan dagan cengkih antara Portugis dan Ternate. Selain memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen (Katolik) oleh Franciscus Xaverius (1546) yang didirikan Orde Jesuit dan di teruskan Alfonso da Castro. Perkembangan monopoli portugis tidak berlangsung lama kerena mengalami kemunduran terus-menerus, yang disebabkan beberapa faktor berikut :
a.       Portugis tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tergantung pada pemasok bahan makana dari Asia.
b.       Portugis kekurangan dana dan sumber daya manusia untuk aktivitas perdagangan dan pemerintahan.
c.        Organisasi mereka ditandai dengan pemerintahan yang tidak efisien dan korupsi.
d.       Para pedagang Asia menghindari perdagangan monopoli portugis dengan mengalihkan kepelabuhan lain.
e.       Portugis tidak lagi mempunyai kekuatan di perdagangan Nusantara.
f.         Portugis mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan islam di Nusantara.

2.       Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia
Alasan belanda mengadakan penjelajahan samudra untuk mendapatkan daerah rempah-rempah adalah karena sebelumnya Belanda membeli rempah-rempah dari Llisabon (Lisaboa), Portugis dan pada saat itu Belanda masih dalam jajahan Spanyol. Kemudian terjadi perang 80 tahun (perang kebebasan atas Spanyol). Pada tahun 1580, raja Philip dari Spanyol naik tahta dan berhasil menyatukan Spanyol dan Portugis, sehingga Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Portugis yang kini di kuasai Spanyol.
a.       Perjalanan Bangsa Belanda ke Indonesia
April tahun 1595, Cornelis de Houtman dan De Keyzer memimpin pelayaran menuju nusantara dengan 4 buah kapal. Mereka mencoba menjauhi jalur pelayaran Portugis, sehingga tidak singgah di India dan Malaka dan pada Juni 1596 Houtman tiba di Banten. Awalnya Belanda disambut baik oleh masyarakat, dengan harapan memajukan perdagangan dan membantu usaha Banten menyerang Palembang. Tidak lama terjadi ketegangan masyarakat dengan de Houtman, karena Houtman hanya ingin membeli rempah-rempah saar panen tiba. Akibatnya ia di usir dari Banten dengan membawa sedikit rempah-rempah, namun dengan demikian ia tetap disambut meriah oleh masyarakat belanda karena merupakan pelopor perlayaran menemukan jalur ke Indonesia.

28 November 1598 delapan rombongan kapal baru Belanda yang di pimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht van Waerwyck tiba di Banten. Kedatangan Belanda saat itu disambut dengan baik karena pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk. Karena sikap van Neck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pemuka Banten, van Neck berhasil mengisi tiga kapalnya dengan rempah-rempah yang dikirim ke Belanda dan lima sisanya dikirim menuju Maluku.
b.       Terbentuknya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)

Keberhasilan ekspedisi Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah mendorong pegusaha Belanda lain berdagang ke Indonesia, sehingga terjadi persaingan antar pengusaha dan dengan Negara lain Portugis, Spanyol, Inggris. Atas prekarsa tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurist dan Johan van Olden Barnevelt tahun 1602 dengan menbentuk kongsi-kongsi dagang Belanda yang di namakan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) atau disebut juga Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Terdiri dari 17 pengurus pusat VOC dan pada tahun 1602 juga dibuka kantor pertama di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. Beberapa tujuan dibentuknya VOC yaitu,
1.       Menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda, sehingga memaksimalkan keuntungan.
2.       Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa di Eropa lainnya maupun bangsa-bangsa Asia.
3.       Membantu menggalang dana untuk menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.
Dan agar lebih leluasa dalam melaksanakan tugasnya, VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan Hak Octroi, yang meliputi hal-hal :
1.       Memonopoli perdagangan
2.       Mencetak dan mengedarkan uang
3.       Mengangkat dan memberhentikan pegawai
4.       Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
5.       Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
6.       Mendirikan benteng
7.       Menyatakan perang dan damai
8.       Mengangkat dan memberhetikan penguasa-penguasa setempat
Berkat kekuasaan istimewa tersebut, tahun 1605 VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon, dan tahun 1609 VOC berhasil mendirikan loji (pangkalan dagang) di Banten. Dan tahun berikutnya untuk kali pertama VOC mengangkat seorang gubernur jendral Pieter Both (1610-1614) yang bdrkedudukan di Ambon. Karena letaknya yang jauh dari Selat Malaka dan kurang strategis untuk dijadikan pangkalan dagang yang kuat, VOC menggantinya dengan Jayakarta sebagai pangkalan utamanya. Jayakarta yang di pimpin oleh Wijayakrama ketika itu sedang berselisih dengan negeri induknya Banten yang dipimpin oleh Ranamanggala. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh gubernur jendral Jan Pieterszoon Coen yang berhasil merebut Jayakarta, dan orang-orang Banten yang ada di Jayakarta pun diusir dan Jayakarta dibakar. Dan pada tahun 30 Mei 1619 J.P Coen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia sesuai dengan nama nenek moyang orng Belanda yaitu Bataaf, yang kemudian dijadikan markas besar VOC.
1.       Politik Ekonomi VOC
pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC diantaranya, Malaka (1641), Padang (1662), Makasar (1667), dan Banten (1684). VOC juga berhasil menguasai daerrah pedalaman Banten dan Mataram yang banyak menghasilkan lada dan beras.

Ada peraturan-peraturan yang diterapkan guna melaksanakan monopoli dagang sebagai berikut:
a.       Verplichte Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan koeh VOC
b.       Contigenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi
c.        Ketentuan dan jumlah tanaman yang bileh ditanam
d.       Ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman agar tidak terjadi kelebihan produksi
e.       Pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk megawasi pelaksanaan monopoli VOC
2.       Sistem Birokrasi VOC
Dalam memerintah VOC mengangkat gubernur jendral yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad Van Indie (Dewan India). Struktur sistem pemerintahannya dimulai dari gubernur jendral, dewan India, gubernur setempat, residen, asisten residen,dan diserahkan pada pemerintah tradisional, yaitu raja atau bupati.
Beberapa pendiri atau gubernur pendiri VOC yang berhasil mengembangkan usaha dagang di Indonesia,
a.       Jan Pieterzoon Coen (1619-1629), dikenal sebagai pendiri Batavia dan pembawa paham imperalisme di Indonesia.
b.       Antonio van Diemen (136-1645), berhasil memperluas kekuasaan hingga Malaka pada tahun 1641.
c.        Joan Maetsycker (1653-1678), berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke Semarang, Padang dan Manado
d.       Cornelis Speelman (1681-1684), berhasil melawan Sultan Hasanuddin dari makasar, memdam bentrikan Trunojoyo di Mataram dan mengalahkan Sulatan Ageng Tirtayasa dari Banten
Dalam penerapan sistem pemerintahannya VOC menggunakan sistem Feodalisme yang berarti ketaatan mutlak dari bawahan kepada atasannya. Susunan piramida masyarakat feodal yang berada di puncak adalah raja, dibawahnya ada para bangsawan tinggi kerajaan (kaum aristokrat), lalu ada bupati daerah, kepala-kepala rakyat dan yang terbawah adalah rakyat yang paling menrasakkan ke sengsaraan.
3.       Kemunduran VOC
Awal abad ke- 18 merupakan kemunduran dan kebangkrutan VOC karena alasan-alasan sebagai berikut:
a.       Banyaknya korupsi yang dilakukan para pegawai VOC
b.       Anggaran yang terlalu besar karena perluasan wilayah kekkuasaan
c.        Biaya perang untuk memadamkan perlawaan raktyat
d.       Persaingan dengan kongsi dagang negara lain
e.       Utang VOC yang sangat besar
f.         Pemberian devidenkepada pemegang saham
g.       Paham liberalism yang diterapkan VOC tidak sesuai
h.       Pendudukan Prancis terhadap Belanda pada tahun 1795. Badan seperti VOC tidak bisa diharapkan untuk menghadapi Inggris yang harus dibubarkan.
Pada tahun 1795 VOC dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa pun dihapus. Dan pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian yang mencapai 134,7 juta golden.
C.      Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris

1.       Pemerintahan Republik Bataf dan pembubaran VOC
Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.
a.       Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal
Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang – Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.
Godert van der Capellen
Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam.
Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah.
Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barangbarang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas Negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi.
Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang.
b.      Sistem Tanam Paksa
Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan.
Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.
c.       Ketentuan Tanam Paksa
Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

  1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
  2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
  6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
  7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
  8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.
Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
d.      Pelaksanaan Tanam Paksa
Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja.
Yang jelas pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di Cirebon (1843 – 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 1850.
Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesame manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak.
e.       Sistem usaha swasta
Pelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai Negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa.
Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.
Nederlansche Handel Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal). Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar.
Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsurangsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia.
Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlemen.
  2. Undang-undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta.
  3. Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang- Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain : a. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk
pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanahtanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. b. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. c. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk  dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.
Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialism modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai:
  1. tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing,
  2. tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa,
  3. penyedia tenaga kerja yang murah.
Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar.
Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerahdaerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatra Barat.
Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.
D.      Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialnisme dan Imperialisme Barat

1.       Perlawanan Ternate Terhadap Portugis
Karena ulah orang-orang Portugis yang serakah, maka hubungannya dengan Ternate yang semula baik menjadi retak. Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate. Tentu saja hal itu ditentang oleh rakyat Ternate. Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Ternate berkobar pada tahun 1533.
Untuk menghadapi Portugis, Sultan Ternate menyerukan agar rakyat dari Irian sampai ke Pulau Jawa bersatu melawan Portugis. Maka berkobarlah perlawanan umum di Maluku terhadap Portugis. Ya, rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu. Akibatnya Portugis terdesak. Karena merasa terdesak, Portugis lalu mendatangkan pasukan dari Malaka, di bawah pimpinan Antonio Galvao. Pasukan bantuan tersebut menyerbu beberapa wilayah di kerajaan Ternate.
Rakyat Maluku di bawah pimpinan kerajaan Ternate berjuang penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi kali ini Ternate belum berhasil mengusir Portugis. Untuk sementara Portugis dapat menguasai Maluku.
Perlawanan ternate terhadap portugis
Pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit kembali melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis hampir terdesak, tetapi kemudian melakukan tindakan licik. Sultan Hairun diajak berunding. Untuk itu Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis. Dengan jiwa kesatria dan tanpa perasaan curiga Sultan memenuhi undangan Portugis.
Tetapi apa yang terjadi? Setiba di benteng Portugis Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan rakyat Maluku. Perlawanan umum berkobar lagi di bawah pimpinan Sultan Baabullah, pengganti Sultan Hairun. Pada tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis.

Pasukan bantuan dari Malaka di bawah pimpinan Antonio Galvao tidak hanya menyerbu Ternate, tetapi juga Tidore. Armada Portugis mengepung pelabuhan Tidore. Rakyat Tidore telah siap. Orang-orang Tidore mulai menembaki armada Portugis. Pertempuran pun berkobar dengan sengitnya. Orang-orang Portugis berhasil mendarat dan merebut kota Tidore.

Setelah kota Tidore diduduki Portugis, orang-orang Tidore pun mengadakan penyerbuan dari laut dengan perahu kora-kora. Usaha ini juga belum berhasil. Maka dilaksanakan serangan serempak dari darat maupun laut. Tetapi ternyata bahwa armada Portugis lebih unggul. Oleh karena itu perlawanan rakyat Tidore pun tidak berhasil.

2.       Perlawana Aceh Terhadap Portugis

Semenjak Portugis menduduki Malaka tahun 1511, kegiatan perdagangan perdagangan pindah ke Aceh Darussalam. Sehingga Aceh berkembang menjadi kerajaan yang maju, sehingga Portugis berusaha menghancurkan Aceh. Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528) mampu membebaskan Aceh dari dari upaya penjajahan bangsa Portugis yang telah bersekutu dengan johor.kesultanan johor dapat dikalahkan aceh pada tahum1564.ketika aceh diperintah Sultan Iskandar Muda (1607-16360, aceh menyerang portugis di malaka pada tahun 1615 dan 1629 namun gagal karna kurang persenjataan.
3.       Perlawanan Makassar terhadap VOC
VOC sangat membenci Sultan alauddin dan semua penggantinya , yaitu b Sultan Muhammad said (1639-1653) dana Sultan Hasanudin (1653-1669) yang memberikan kesempatan kepada inggris,Denmark,portugis dan Gujarat untuk dagang dengan Makassar,itu yang menjadi awal blockade Makassar. Perang berawaal pada (1654-1655) VOC kesulitan karna Makassar memiliki persenjataan yang di beli di inggris,Denmark,dan portugis dan terpaksa melakukan perdamaian
                Pemimpin VOC jendral Maetsuijiker (1653-1678) VOC Mengirim armada militer di bawah pimpinan johan van dam.dan pertempuran kembali berkobar namun Makassar sangat bersemangat mempertahankan kedaulatan wilayah nya,dibawah kepimpinan sultan  Hasanuddin, rakyat Makassar tetap melawan.
Akhirnya VOC menempuh  pilitik devide et impera. Dan Mengadu domba antara sultan Hasanuddin  dan Raja Bone, Arung Palaka.  Pada 21 desember 1666 dan VOC kemudian Bersekutu dengan Arung Palaka dan mengirim 21 buah kapal perang di pimpin Cornelis speelman.  Karna terdesak akhirnya sultan hasanuddin terpaksa menerima penawaran VOC untuk berdamai di desa bungaya pada 18 november 1667.

4.       Perlawanan Banten Terhadap VOC
Sultan agen tritayasa 91651-1683) kesulatanan banten cenderung anti VOC.dan mempunyai basis kekuatan di angke.kekuatan ini berada di perbatasan yang saling berhadapan dengan VOC hingga membuat suasana selalu diliputi ketegangan .armada laut banten diperkuat di daerah karawang dengan tujuan mencegat keluar masuk laut VOC ke Batavia.      VOC menebar isu bahwa Sulta Ageng Tirtayasa akan mengangkat adik Sultan Haji, yaitu pangeran purbaya menjadi Sultan Banten, sehingga Sultan Haji terhasut dan bergabung dengan VOC. Tahun 1683 pertempuran antara Sultan Ageng dan Sultan Haji dan VOC, dan Haji tidak dapat menaklukan Sultan Ageng. Kemudian Haji menjalankan tipu daya dengan mengadakan perundingan, dan akhirnya Sultan Ageng ditangkap dan dipenjarakan di Batavia pada tahun 1692.
5.       Perlawanan Pattimura (1817)
Berdasarkan Konvensi London (1814) kepulawan Maluku termasuk salah satu wilayah kekuasaan Inggris. Pada tanggal 9 Mei 1817 Thomas Matulessy diangkat sebagai pemimpin gerakan perang rakyat dengan gelar Pattimura, pada tanggal 15 Mei 1817 aksi perlawanan terhadap pemerintahan Hindia-Belanda dimulai. Serangan pertama mereka dengan merampas perahu-perahu dan menyerang benteng Duurstede, yang memakan korban serdadu dan termasuk Residen Porto, Van den Burg.
Belanda membalas kekalahannya dengan menduduki benteng Duurstede dan menjalankan politik adu domba. Belanda mengerahkan pasukan secara masal untuk menangkap pattimura pada tanggal 16 Desember 1817, sehingga pattimura dijatuhi hukuman gantung di Benteng Nieuw Victoria di kota Ambon.
6.       Perang pedari (1812-1837)
10 Februari 1821 Du Puy mengadakan perjanjian dengan kaum adat. Dan Belanda membangun Benteng Van Der Capellen di Batusungkar dan benteng De Kock di Bukittinggi. Namun, beberapa kali Belanda mengadakan serangan terhadap kaum pedari, namun juga mengalami kegagalan dan terkadang masuk jebakan kaum pedari. Pada tanggal 1825 Belanda mengadakan perjanjian perdamaian dengan pedari, yang di sebabkan karena Belanda disibukan dalam perang Diponegoro.














Bab 2
Pergerakan Nasional Indonesia
A.      Hakikat Pergerakan Nasional Indonesia
Terbentuknya Negara republik Indonesia ini ditandai dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.
Pergerakan nasional Indonesia merupakan gerakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan organisasi yang teratur dan bergerakan di bidang sosial, politik, budaya, serta pendidikan dengan Nusantara sebagai jangkauan wilayah aksinya.
Berdirinya organisasi-organisasi pergerakan, pada masa pergerakan nasional (1908-1942) yang dibagi tiga tahap, yaitu
1.       Masa pembentukan (1908-1920), terbentukknya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan indische partij. Organisasi Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi tonggak permulaan pergerakan nasional di Indonesia.
2.       Masa radikal/ non koperasi (1920-1942), berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI).
3.       Masa moderat/ koperasi (1930-1942), berdirinya organisasi seperti Parinda, Partindo, dan Gapi. Masa moderat merupakan masa di mana partai-parti politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak da mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda.
Berikut sebab-sebab terjadinya perubahan sistem perjuangan, yaitu :
a.       Tindakaan Belanda yang semakin keras dan menekan partai-partai politik.
b.       Krisis ekonomi dunia (Melaise) sangat memengaruhi keadaan ekonomi pemerintah Belanda maupun pergerakan nasional.

B.      Faktor Pendorong Lahirnya Pergerakan Nasionalis Indonesia

Lahirnya pergerakan nasional di sebabkan karena faktor-faktor berikut :
1.       Faktor Intern (dari dalam), yaitu :
a.       Kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Dan kejayaan tersebut menjadi inspirasi untuk melepaskan belenggu penjajahan.
b.       Penderitaan rakyat akibat politik drainage (pengerukan kejayaan), sistem ini diterapkan di mas colonial yang mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel) yang dilanjutkan dengan sistem yang liberal.
c.        Adanya diskriminasi rasial, walaupun dengan keahlian dan pendidikan yang sama orang pribumi tetap mendapatkan rendah dari jabatan yang di pegang orang-orang Belanda
d.       Munculnya golongan terpelajar, pendidikan mendapat perhatian lebih dari pemerintah kolonial.
2.       Faktor ekstern (dari luar), yaitu :
a.       Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904-1905), kemenangan Jepang terhadap Rusia menggugah kesadaaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan para penjajah berkulit putih.
b.       Kebangkitan nasionalisme Negara-negara Asia-Afrika.
c.        Masuknya paham-paham baru, paham yang di gunakan liberalism, demokrasi, dan nasionalisme.


C.      Organisasi-Organisai Pergerakan Nasoiasional Indonesia

1.       Budi Utomo
Ngabehi Wahidin Soedirohusodo seorang dokter di jawa dan termasuk priyai di tahu 1906-1907 melakukan kampanye dan bertemu denga Soetomo, seorang pelajar di STOVIA, Batavia. Tujuan Boedi Oetomo, yaitu “kemajuan bagi Hindia”.
2.       Sarekat Islam
Pada akhir tahun 1911, Haji Samanhudi menghimpun para pengusaha batik didalam sebuah organisasi yang bercorak agama dan ekonomi yang ber nama Sarekat Dagang Islam (SDI). Terbentuk karena reaksi monopoli penjualan bahan-bahn baku oleh pada pedagang China yang merugikan mereka. Berdasarkan anggaran dasar, memiliki tujuan :
a.       Mengembangkan jiwa dagang
b.       Memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan
c.        Memajukan pengajaran dan menaikan derajat bumi putra
d.       Menantang pendapat-pendapat yang meragukan agama Islam

3.       Indische Partij
Organisasi ini berdiri di Bandung pada 15 Desember 1912 dan pengganti organisasi Indische Bond sebagai organisai kaum indo dan Eropa di Indonesia yang berdiri tahun 1898. Pendirinya adalah tiga serangkai, Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi), dr. Cipto Mangunkusumo dan Soewardi Soerjadiningrat (Ki Hajar Dewantara).
Tujuan organisasi ini  adalah untuk membangun petriotisme semua Indier terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup untuk mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dan mereka memiliki semboyan  yang berbunyi “indie los van Holland” (Hindia bebas dari Belanda) dan “indie voor indier” (Indonesia untuk orang Indonesia).
4.       Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia didirikan pada 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda antara Sultan Kasayangan dan R.N Noto Suroto. Sebelum berganti nama Perhimpunaan Indonesia bernama Indische Vereeniging yang bertujuan memajukan kepentingan-keentingan bersama orang-orang pribumi dan nonpribumi bukan Eropa di negeri Belanda (pada tahun 1922).
5.       Partai Komunis Indonesia
Paham Marxisme datang dan ditanamkan di Indonesia sebelum Perang Dunia I, yaitu saat datangnya seorang pemimpin buruh Belanda bernama H.J.F.M Sneevliet. Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet dan Brandsteder,H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan Indische Sociaal-Demokratische Vereniging (ISDV). Bertujuan mempersekutukaan organisasi yang lebih besar lagi untuk menjadi jembataan penghubung kepada rakyat Indonesia. Dan organisasi yang berhasil di sekutukan adalah Sarekat Islam dengan cara menyusupkan anggota mereka. Hal ini terjadi karena lemahnya kekuasaan Central Sarekat Islam (CSI) sebagai pusat koordinasi, sehingga setiap cabang bergerak sendiri-sendiri secara bebas dan kondisi partai yang memungkinkan seseorang memilih lebih dari satu partai.
Indische Sociaal democratische Arbeiderspartij (SDAP) di belanda tahun 1918 mengumumkan diri menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), kemudian ISDV ikut merubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia, pada 23 Mei 1920 dan pada Desember pada tahun yang sama, mengubah namanya lagi mejadi Partai Komunis Indonesia.
6.       Partai Nasional Indonesia
Di bentuk di Bandung tanggal 1 Juli 1927, oleh Ir. Soekarno, Iskaq, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Soedjadi dan Sunaryo. Tujuan dasar PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan asas “percaya pada diri sendiri”, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri.
Ada dua cara PKI untuk memperkuat dan mempengaruhi masyarakat :
1.       Usaha ke dalam, yaitu  usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, yaitu mengadakan kursus-kursus dan mendirikan sekolah-sekolah.
2.       Usaha keluar dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI, yaitu mengadakan rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia.

D.      Upaya-Upaya menggalang Persatuan

1.       Pembentukan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan politi kebangsaan Indonesia
Gagasan untuk membentuk gabungan (fusi) dari partai-partai politik yang ada. Tujuan untuk1 memperkuat dan mempersatukan tindakan-tindakan dalam menghadapi pemerintah kolonial. Tanggal 17-18 Desember 1927 diadakan sidang di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari PNI, PSI, Boedi Outomo, Pasundan, Algemeene Studieclub, Kaum betawi, Sarekat Sumatra. Sidang tersebut memutuskan untuk membentuk permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia (PPPKI) dengan tujuan,
a.       Menyamakan arah aksi kebangsaan dan memerkuat dengan cara memperbaiki organisasi dan dengan bekerja sama antara anggota-anggotanya.
b.       Menghindarkan perselisihan antara sesame anggotanya hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan.

2.       Gerakan Pemuda
Kongres Pemuda Indonesia 1 dan 2 – Kongres Pemuda Indonesia dalam sejarahnya dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia I dan II :
a.       Kongres Pemuda I
Keinginan untuk bersatu seperti yang didengung-dengungkan oleh Perhimpunan Indonesia (PI) dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) telah tertanam di dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta di adakan Kongres I Pemuda Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan.
Kongres Pemuda I, di dalamnya dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama. Selanjutnya, dibicarakan juga tentang kemungkinan bahasa dan kesusastraan Indonesia kelak di kemudian hari.
b.       Kongres Pemuda II
Kongres Pemuda II diadakan dua tahun setelah kongres Pemuda Indonesia Pertama, tepatnya pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres tersebut dihadiri wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda, antara lain : Pemuda Sumatra, Pemuda Indonesia, Jong Bataksche Bond, Sekar rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islameten Bond, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes.
Kongres Pemuda II dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Persidangan yang dilaksanakan sebanyak tiga kali diantaranya membahas persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan.
Kongres Pemuda II berhasil mengambil keputusan yang sampai sekarang dikenal sebagai “Sumpah Pemuda“. Adapun isi dari sumpah pemuda yang asli ejaannya sebagai berikut :
Pertama : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH-DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.
Kedua : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.
Ketiga : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.
E.       Berkembangnya Taktik Moderator dan Kooperatif dalam Pergerakaan Nasional
Itulah 3 keputusan yang telah dihasilkan pada Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, yang merupakan tonggak sejarah Sumpah Pemuda yang hingga saat ini pada tanggal tersebut selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Baca juga Organisasi masa kebangkitan nasional Indonesia, sehingga menambah wawasan anda sebagai pemuda Indonesia yang modern namun selalu bersedia untuk belajar dari sejarah bangsa masa lampau.
Berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional Latar belakang
a.       Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang pada akhir tahun 1929.
b.       Kebijakan pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge menyebabkan kaum pergerakan, terutama golongan non-kooperatif, sangat menderita.
c.        Berkembangnya paham Fasisme dan Nazisme

1.        Partindo Pada Kongres Luar Biasa PNI di Btavia tanggal 25 April 1931 diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Sartono bersama pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada 30 April 1931. Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh Partindo. Setelah Ir. Soekarno bebas pada bulan Desember 1931, ia berusaha menyatukan kembali PNI namun gagal dan akhirya ia memutuskan untuk masuk ke dalam Partindo. Partai ini berkembang pesat setelah pimpinan tertinggi dipegang Ir. Soekarno. Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada 1 Agustus 1933 melemahkan Partindo. Tanpa Ir. Soekarno, Partindo mengalami kemunduran. Partindo keluar dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya karena adanya larangan untuk mengadakan rapat. Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, untuk kedua kalinya Sartono membubarkan Partindo juga tanpa dukungan penuh dari anggotanya. Merupakan organisasi dengan taktik non-kooperatif, pendirinya adalah golongan merdeka, didirikan Desember 1931, ketua awalnya Sutan Syahrir lalu digantikan oleh Moh Hatta

2.        Parindra Partai ini didirikan oleh dr. Soetomo pada bulan Desember 1935 dengan penggabungan Boedi Oetomo dan Persatuan Bangsa Indonesia serta organisasi lainnya, seperti Serikat Celebes, Serikat Sumatra, Serikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Dengan diketuai Dr. Soetomo dab berpusat di Surabaya, Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia Raya dan mulia. Keunikan Parindra dibanding partai-partai yang lainnya, yaitu partai ini bersifat kooperatif dan dalam beberapa kegiatannya juga non-kooperatif. Jadi, Parindra mempunyai wakil-wakil dalam Volksraad dan mengambil sikap sasuai situasi.

Dalam Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Soetomo sebagai ketua, berusaha keras untuk menvapai berbaikan ekonommi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia, dan Bank Nasional Indonesia.

3.        Gerindo Setelah Pertindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak anggotanya yang kehilangan wadah pejuangan. Oleh karena itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo bertujuan mencapai Indonesia merdeka, tetapi dengan asas-asas yang kooperasi. Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya perlemen. Dalam bidang ekonomi dibentuk Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI). Dalam bidang sosial diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

4.        Petisi Soetardjo, pada tanggal 15 Juli 1936,Soetardjo Kartohadikusumo selaku wakil Persatuan Pegawai Bestuur (PPBB) dalam Volksraad mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan Petisi Soetardjo. Isi petisi tersebut adalah meminta kepada pemerintah kolonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam waktu sepuluh tahun mendatang. Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Soetardjo mengusulkan untuk mengambil langkah langkah memperbaiki keadaan Indonesia, diantaranya Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya  Direktur departemen diberikan tanggung jawab Pada tanggal 16 November 1938 rencana ini ditolak belanda dengan alasan: Perkembangan politik Indonesia belum cukup matang sehingga dianggap masih terlalu prematurDipertanyakan juga tentang kedudukan golongan minoritas dalam struktur politik yang baru nanti

Meskipun petisi tersebut ditolak, pemerintah kolonial mulai melaksanakan perubahan pemerintah pada tahun 1938. pemerintah membentuk provinsi – provinsi diluar Jawa dengan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, sedangkan Dewan Provinsi bertugas mengatur rumah tangga daerah. Usaha ke arah persatuan itu juga didorong oleh keadaan internasional yang sejak 1939 menjadi genting dengan adanya penyerangan Jerman ke Polandia yang mengawali terjadinya Perang Dunia II.

Perjuangan GAPI "Indonesia Berparlemen" Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan kembali persepsi tentang petapa pentingnya kesatuan diantara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M. Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerjasama partai-partai. Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta. Rapat dihadiri oleh wakil-wakil dari Pasundan, Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. M.H. Thamrin menjelaskan tujuan pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pada tanggal 4 Juli 1939 pelakasanaan program GAPI. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Tujuan utama dari kongres ini adalah “Indonesia Berparlemen”. Namun, sebelum aksi dilakukan pada tanggal 9 september 1939 terdengar kabar Perang Dunia II telah berkobar. Oleh karena itu pada tanggal 19 september 1939, GAPI menyerukan dalan keadaan bahaya dapat dibina hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Belanda dan Indonesia. Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939. Dengan semboyan "Indonesia Berparlemen". Setiap aksinya GAPI mendesak pemerintah agar membentuk parlemen yang dipilih oleh dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Untuk itu, kepala departemen harus digantikan dengan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan pendirian Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut aksi Indonesia Berparlemen. Tetapi, kesempatan bergerak GAPI sudah tidak ada lagi.

Pada awal Mei 1940 Belanda sudah diduduki oleh Jerman sehingga perang dunia ke II telah berkobar di Negeri Belanda, meskipun telah diduduki Jerman, tetpi Belanda tidak mau mundur dari bumi Indonesia. Sikap Pemerintahan Belanda yang konservatif ternyata tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda, bahkan ada keinginan umum untuk menghadapi perang itu. Sebagai imbalan dari kesetian bangsa Indonesia, Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer menjajikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada tanggal 10 Mei 1941 Ratu Wilhelmina menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan suatu penyesuain ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur Ketajaan Belanda. Akan tetapi masalah itu ditunda hingga Perang Dunia II selesai. Sikap itu pun dipertahankan Belanda pada saat dilontarkan Piagam Atlantik (Atlantik Chater) oleh Perdana Menteri Inggris Woodrow Wilson dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt yang menjamin hak seriap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

 Hasil dari pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentukan Komisi Visman (Commissie-Visman) pada bulan maret 1941. Komisi tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada pada golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan. Namun di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia. GAPI yang tetap teguh pada pendiriannya, segera meruah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) pada 14 September 1941. Mr. Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan GAPI sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serkat sekerja dan pegawai negeri. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paing maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik , sosial, dan keagamaan dalam satu wadah. Hasil dari pantauan Komisi Visman diumumkan pada bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa penduduk sangat puas dengan Pemerintahan Belanda.

Bab 3
Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahaan Indonesia
A.    Kekalahan Jepang oleh Sekutu membawa Dampak Positif bagi Indonesia

1.       Kekalahan Jepang
Akhirnya Jepang sudah jatuh sebab dibombardir sekutu pada 14 Agustus 1945. Rakyat Indonesia sadar bahwa ini sebuah peristiwatum untuk segera bertindak untuk menyebutkan kemerdekaan. Argumen Jepang tak bertindak lebih dikarenakan sebab peristiwatum di mana Pemerintah Jepang merasa terbelit terhadap perintah Sekutu untuk mempertahankan keadaan status quo dan mereka sedang mengalami sesuatu kegoncangan mental seusai mengalami kalah perang, jadi ingin menghindari adanya sebuahkonflik bersenjata sepanjang kondisinya tetap dalam batas toleransi mereka. Menurut kenyataan sejarah, Bangsa Indonesia sudah mengalami Proklamasi.

Semuanya berawal dari serangan Jepang terhadap AS melewati agresi ke Pearl Harbour yang menjadi kesalahan besar Jepang sebab akhirnya melibatkan AS untuk terjun langsung ke dalam PD II. Pada awalnya tersedia rencana Operation Olympic yang adalah rencana untuk agresi ke pulau-pulau mutlak di Jepang. Pada saat itu intelijen AS memperkirakan Jepang mempunyai kekuatan kurang lebih 7-9 juta tentara. Dengan memperhatikan sifat tentara Jepang yang bertempur hingga titik darah terbaru, AS menyadari bahwa mereka bakal bertempur sangat menarik untuk bisa mengakhiri perang di Pasifik, yaitu hingga semua tentara Jepang binasa, semacam pertempuran di Iwo Jima serta lainnya. Serta itu bakal memakan waktu yang lama serta kembali menelan korban jiwa yang sangat tak sedikit bagi AS sendiri.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuhd7QnNUP4udIBN4EadiG_bj-hoMz3t5zgIo0p9ODbtsA7LNw7m-e3ZGw3v_vuoWF8ZepCJBdSLUg7i21qf6cyqs1thXCfj2NolV0OgoJF-Hfcw8N6tOicoMX0wJtCDGLofzj2mBRd-Cg/s1600/Jepang+Kalah+Perang+Dengan+Sekutu.jpg
Mesikipun dampak keterlibatan AS dalam PD II., terjadi peningkatan kegiatan ekonomi serta riset teknologi serta sebagainya, AS juga mengalami kemenyesalan yang sangat besar, khususnya dalam korban jiwa. Serta menyangkut faktor ini, AS mempunyai pandangan bahwa Jepang saat itu mempunyai pasukan yang sangat menakutkan dalam faktor kemanusiaan, semacam pasukan kamikaze, kekejaman tentara Jepang dalam menyiksa, tragedi The Rape of Nanking serta sebagainya. Jadi AS berpikiran untuk langsung menyerang Jepang untuk mengakhiri Perang Pasifik. Sebab argumen itulah akhirnya dicari tutorial untuk mengakhiri perang Pasifik dengan cara cepat, yang akhirnya menjadi rencana pemboman Hiroshima serta Nagasaki. In case belum tau aja, saat itu, Hiroshima adalah kota industri besar yang juga adalah pusat kegiatan divisi kedua tentara Jepang yang bertanggung jawab atas operasi di selatan Jepang serta pusat komunikasi militer serta supply tentara. Sedangkan Nagasaki adalah kota pelabuhan tempat dibuatnya kapal-kapal Jepang, tergolong kapal perang, peralatan serta supplynya. Tanpa ada bom atom pun, kedua kota itu terbukti dalam rencana agresi AS.

Mesikipun dampak keterlibatan AS dalam PD II., terjadi peningkatan kegiatan ekonomi serta riset teknologi serta sebagainya, AS juga mengalami kemenyesalan yang sangat besar, khususnya dalam korban jiwa. Serta menyangkut faktor ini, AS mempunyai pandangan bahwa Jepang saat itu mempunyai pasukan yang sangat menakutkan dalam faktor kemanusiaan, semacam pasukan kamikaze, kekejaman tentara Jepang dalam menyiksa, tragedi The Rape of Nanking serta sebagainya. Jadi AS berpikiran untuk langsung menyerang Jepang untuk mengakhiri Perang Pasifik. Inilah argumen mutlak kenapa AS menjatuhkan bom atom. Ada analisis politik yang berbicara tidak hanya argumen itu, Truman saat itu juga mempunyai motivasi untuk menekan Stalin. Tetapi analisa ini tak sempat terbukti dengan cara nyata.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI2AdrFUlxhvpvu0GeRuzatJIi5Ge5hHgCBmkPYJ4M8pY8xAHTtSFGdm-Y-f6bP2eOrU3hwFvbe5gXJYSSkBoQFd_zlmAzsGO6qoQVWyxuPGxbAXwlM6DQM4talsVM_Y8JWj-LIjQsS7H1/s1600/jepang+menyerah.jpg
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah terhadap Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang tetap berkuasa di Indonesia sebab Jepang sudah berjanji bakal mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar berita ini melewati radio BBC. Seusai mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua tak ingin terburu-buru. Mereka tak mengharapkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun diperbuat dalam bentuk rapat PPKI.

Golongan muda tak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka mengharapkan kemerdekaan atas usaha bangsa kami sendiri, bukan pemberian Jepang. Seusai kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di tak sedikit daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya.

 Tetapi tidak hanya itu tentara Inggris yang datang juga mengangkat misi mengembalikan Indonesia terhadap administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Faktor ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan menimbulkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA.

Kaisar Hirohito menyebutkan Jepang kalah perang serta menyerah terhadap pasukan Sekutu ceo Amerika Serikat. Dengan demikian, beres pula Perang Dunia Kedua seusai sebelumnya Jerman menyerah kalah terhadap Sekutu. Menurut The History Channel, pemkabarhuan itu disampaikan Hirohito melewati siaran radio cocok pada tengah hari. Menurut Hirohito, Jepang terpaksa menyerah seusai musuh memakai senjata baru yang amat dahsyat, yang menewaskan tak sedikit jiwa. Senjata yang dimaksud Hirohito merupakan bom atom, yang dijatuhkan pesawat militer AS. Pertama di Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, serta tiga hari kemudian senjata pemusnah massal itu menghancurkan Kota Nagasaki. Bagi AS, dua bom atom itu sengaja dijatuhkan seusai Jepang saat itu tak menunjukkan gelagat untuk menyerah. Pada akhir Juli 1945, AS, Inggris, serta China menjatuhkan ultimatum terhadap Jepang dengan dua pilihan: menyerah tanpa syarat alias hancur total.

Seusai tragedi di Hiroshima serta Nagasaki, pada 10 Agustus 1945, Jepang menerima alternatif pertama serta baru diumumkan lima hari kemudian. Pemkabarhuan itu dirayakan dengan pesta besar di New York, AS, sebagai pertanda usainya Perang Dunia Kedua. Pernyataan menyerah terhadap Pasukan Sekutu baru resmi disampaikan Jepang pada 2 September 1945. Di atas kapal perang USS Missouri, Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, menyebutkan negaranya menyerah serta mengaku kalah tanpa syarat terhadap Sekutu, yang diwakili Jenderal Richard K. Sutherland dari Angkatan Darat AS.



2.       Pembentukan BPUPKI
Bangsa Indonesia ini mengalami sejarah yang panjang dalam melawan para penjajah. Bangsa Indonesia juga pernah mengalami penderitaan yang amat sakit saat mereka dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang ini menyebabkan Bangsa Indonesia yang dijajah Jepang. Pepatah yang berbunyi "Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya" yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi semasa itu.

Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat tepat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan yang dimiliki Jepang yakni "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia dan Jepang Cahaya Asia" diteriakkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak mereka berkuasa di Indonesia, Jepang menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang memberikan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

Penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu memberikan penderitaan yang dalam bagi Bangsa Indonesia. Namun, dengan semua penderitaan yang ada, tidak menyurutkan semangat Bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Berbagai upaya telah mereka lakukan dengan menyusun barisan dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita yakni menjadi Bangsa yang Merdeka!

Pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri (PM) Jepang, Koiso, di dalam sidang Parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia. Tindak lanjut dari janji itu, tepat pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah  BPUPKI / Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). BPUPKI ini memiliki anggota sebanyak 62 orang yang terdiri dari banyak tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang itu sendiri. Ketua BPUPKI itu sendiri adalah dr. K. R. T Radjiman Wedyodiningrat, dengan Wakil Ketua yakni Ichibangase Yosio (Jepang) dan R. P. Soeroso.
3.       Pembentukan PPKI
Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. Dalam rapat itu disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945.
Sejarah Terbentuknya PPKI
Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.
PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.
  • Jawa 12 wakil.
  • Sumatera 3 wakil.
  • Sulawesi 2 wakil.
  • Kalimantan 1 wakil.
  • Sunda Kecil 1 wakil.
  • Maluku 1 wakil.
  • Golongan penduduk Cina 1 wakil
Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan  untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
BPUPKI lantas mengadakan sidang sebanyak 2x sidang resmi dan 1x sidang yang tidak resmi. Sidang resmi pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang membahas mengenai Dasar Negara. Sementara itu, Sidang Kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung "Chuo Sangi In" dan saat ini, Gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

4.       Perbedaan Pendapat antara Golongan Tua dan Golongan Muda
Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa, rapat yang dipimpin oleh Chairu Shaleh itu menghasilkan keputusan “kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan Negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemersekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyaatan proklamasi.”
Dan dalam diskusi antara Darwis dan Wikana, Moh. Hatta berkata, “dan kami pun tak dapat ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Kecuali jika saudara-sausara memangsudah siap dan sanggup memproklamasikan. Cobalah! Saya pun ingin melihat kesanggupan saudara-saudara!” Utusan itu pun menjawab, “kalau begitu pendirian saudara-saudara berdua, baiklah! Dan kami pemuda-pemuda tidak dapat menanggung sesuatu, jika besok siang proklamasi belum juga diumumkan. Kami pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukan kesanggupan yang saudara kehendaki”.
5.       Peristiwa Rengasdengklok
Perbedaan Pendapat dan Penculikan - Momen Rengasdengklok adalah sejarah bagi indonesia karena momen rengasdengklok awal lahirnya alias Tahap dari Proses dalam Kemerdekaan Indonesia, Mengapa??.karna Momen Rengasdengklok tonggak lahirnya Kemerdekaan Indonesia yang digaungkan oleh para pemuda-pemudi indonesia untuk segera memerdekakan indonesia, Momen Rengasdengklok adalah momen-momen penting yang mengawarnai kemerdekaan indonesia dimana terkesan beberapa usaha-usaha yang diperbuat para pemuda-pemudi indonesia hingga-sampai presiden dan wakil presiden diculik untuk fokus dalam memerdekaan indonesia supaya terhindar dari pengaruh negara luar. Untuk mengenal Sejarah Momen Rengasdengklok dan Usaha-Usaha yang diperbuat para pemuda-pemudi dalam Kemerdekaan indonesia dan apa tujuan dari Momen Rengasdengklok , mari kami lihat pembahasannya yang dirangkum dalam Postingan Sejarah Momen Rengasdengklok semacam yang ada dibawah ini.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPE8alvN0wgCC5lkq6dMISi7Ko-0j7KENCmG2-9NRXdZ0u99uCSXnoI0i0-d-XVeIQ0Jlh1EdkwhGw2q7xfC57dnCzE8RC1pjmPUUUgAqrPqja6wX7czawIitjM0ZuTvPeKbxQz-HAgD4P/s1600/perbedaan+pendapat+dan+penculikan.jpg
Momen Rengasdengklok dikarenakan oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda berkaitan dengan waktu yang cocok untuk mengumandangkan Proklamasi kemerdekaan. Menurut pendapat golongan tua, untuk memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia wajib menantikan waktu yang diberbagi oleh pemerintah Jepang sebab mereka sudah memberbagi janji kemerdekaan, sedangkan menurut golongan muda, secepat mungkin dilaksanakan Proklamasi kemerdekaan dengan mekegunaaankan kekosongan kekuasaan alias vacuum of power. Dampak munculnya perbedaan pendapat tersebut, maka golongan pemuda meperbuat penculikan kepada golongan tua, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta yang diasingkan di Rengasdengklok. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi Jalan Cikini 74 Jakarta, golongan muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi, dan Shudanco Singgih dan Paidan Peta Jakarta. Rapat ini membikin keputusan untuk mengasingkan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dan segala pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang, Shudanco Singgih memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Rencana tersebut berlangsung lancar sebab mendapat dukungan perlengkapan tentara Peta dan Cudanco Latief Hendraningrat jadi cocok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Ir.Soekarno, Mohammad Hattaa, dan sekelompok golongan pemuda tiba di Rengasdengklok. Atasan mereka mengangkat Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta untuk mengamankan mereka dari situasi genting yang terjadi di bunda kota. Di Rengasdengklok, akhirnya In. Soekarno dan Mohammad Hatta bersedia untuk menyebutkan kemerdekaan seusai kembali ke Jakarta.

Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Ahmad Subardjo, sedangkan golongan muda diwakili Wikana. Dan perundingan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan wajib dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Subardjo bersedia memberiikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bakal diumumkan pada keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945, maka Komandan Kompi Peta Rengasdengklok Cudanco Subeno bersedia melepaskan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

B.    Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
1.       Merumuskan Teks Proklamasi
Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00. Langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1, setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno. Rumah Laksamada  Maeda, dipilih sebagai tempat penyusunan teks Proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno  dan tokoh-tokoh lainnya. De Graff yang dikutip Soebardjo (1978:60-61) melukiskan sikap Maeda seperti ini. Sikap dari Maeda tentunya memberi kesan aneh bagi orang-orang Indonesia itu, karena perwira Angkatan Laut ini selalu berhubungan dengan rakyat Indonesia.
Sebagai seorang perwira Angkatan Laut yang telah melihat lebih banyak dunia ini dari rata-rata seorang perwira Angkatan Darat , ia mempunyai pandangan yang lebih tepat tentang keadaan dari orang-orang militer yang agak sempit pikirannya. Ia dapat berbicara dalam beberapa bahasa. Ia adalah pejabat yang bertanggungjawab atas Bukanfu di Batavia;  kantor pembelian Angkatan Laut di Indonesia. Ia tidak khusus membatasi diri hanya pada tugas-tugas militernya saja, tetapi agar dirinya dapat  terbiasa dengan suasana di Jawa , ia membentuk suatu kantor penerangan bagi dirinya di tempat yang sama yang pimpinannya dipercayakan kepada Soebardjo. Melalui  kantor inilah, yang menuntut biaya yang tidak  sedikit  baginya,  ia  mendapatkan pengertian tentang masalah-masalah di Jawa lebih baik dari yang didapatnya dari buletin-buletin resmi Angkatan Darat.
 Terlebih-lebih ia memberanikan diri untuk mendirikan asrama-asrama bagi nasionalis-nasionalis muda Indonesia . Pemimpin-pemimpin terkemuka, diperbantukan sebagai guru-guru untuk mengajar di asrama itu. Doktrin-doktrin yang agak radikal dipropagandakan. Lebih lincah dari orang-orang militer, ia berhasil mengambil hati dari banyak nasionalis yang tahu pasti bahwa keluhan-keluhan dan keberatan-keberatan mereka selalu bisa dinyatakan kepada Maeda. Sikap Maeda seperti inilah yang memberikan keleluasaan kepada para tokoh nasionalis untuk melakukan aktivitas yang maha penting bagi masa depan bangsanya.
Malam itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Maeda menemui Somobuco (kepala  pemerintahan umum), Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajagi sikapnya mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Nishimura mengatakan bahwa karena Jepang sudah  menyatakan menyerah kepada Sekutu,  maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo .
 Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara Sekutu. Berdasarkan garis  kebi ­ jakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta  mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerde ­ kaan. Melihat kenyataan ini, Soekarno-Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicara­kan soal kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. Mereka hanya  berharap agar pihak Jepang  tidak menghalang-ha ­ langi pelaksanaan  proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri (Hatta, 1970:54-55).
Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta  kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di  lantai dua ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo membahas rumusan teks Proklamasi. Sedangkan  tokoh-tokoh lainnya,  baik  dari golongan tua maupun  dari  golongan pemuda, menunggu di serambi muka.
Menurut Soebardjo (1978:109) di ruang makan rumah Laksamana Maeda menjelang tengah malam,  rumusan  teks Proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun. Soekarno menuliskan  konsep proklamasi pada secarik kertas. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks Proklamasi merupakan saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan   Dokuritsu Junbi Cosakai , sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Mohammad Hatta. Hatta menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, menurut pendapatnya perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan   kekuasaan  (transfer of sovereignty). Maka dihasilkanlah rumusan terakhir dari teks proklamasi itu.
Setelah kelompok yang menyendiri di  ruang  makan itu selesai merumuskan teks Proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di  ruangan itu. Saat itu, dinihari menjelang subuh. Jam menunjukkan pukul 04.00, Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks Proklamasi yang masih merupakan konsep.
Soebardjo (1978:109-110) melukiskan suasana ketika itu: “ Sementara teks Proklamasi ditik, kami  menggunakan kesempatan  untuk mengambil makanan dan minuman dari ruang  dapur, yang telah disiapkan sebelumnya  oleh tuan rumah kami yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas. Kami  belum makan apa-apa, ketika meninggalkan Rengasdengklok. Bulan itu adalah bulan suci Ramadhan dan waktu hampir habis untuk makan sahur, makan terakhir sebelum sembahyang subuh. Setelah kami terima kembali teks yang telah  ditik, kami semuanya menuju ke ruang besar di bagian depan rumah. Semua orang berdiri dan tidak ada kursi di dalam ruangan. Saya  bercampur dengan  beberapa anggota Panitia di tengah-tengah ruangan. Sukarni berdiri  di samping  saya. Hatta berdiri mendampingi Sukarno menghadap para hadirin . Waktu menunjukkan pukul 04.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Soekarno membuka  pertemuan dini hari itu dengan beberapa  patah kata.
"Keadaan yang mendesak telah memaksa  kita  semua mempercepat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Rancangan teks telah  siap  dibacakan  di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing". Kepada mereka yang hadir, Soekarno menyarankan agar bersama-sama  menandatangani  naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia . Saran itu diperkuat oleh Mohammad  Hatta dengan mengambil contoh pada "Declaration of Independence " Amerika Serikat.
 Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang  tidak  setuju  kalau tokoh-tokoh  golongan tua yang  disebutnya  "budak-budak Jepang" turut menandatangani naskah proklamasi. Sukarni mengusulkan agar penandatangan naskah  proklamasi  itu cukup dua orang saja, yakni Soekarno dan Mohammad  Hatta atas  nama bangsa Indonesia . Usul Sukarni itu  diterima oleh hadirin.
Naskah  yang sudah  diketik oleh Sajuti Melik,  segera ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Persoalan  timbul mengenai  bagaimana Proklamasi itu harus diumumkan  kepada  rakyat  di seluruh Indonesia ,  dan juga ke seluruh pelosok dunia. Di mana dan dengan cara bagaimana hal ini harus diselenggarakan? Menurut  Soebardjo (1978:113), Sukarni kemudian memberitahukan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya, telah diserukan untuk datang berbondong-bondong  ke lapangan IKADA pada  tanggal 17 Agustus  untuk mendengarkan Proklamasi  Kemerdekaan.
 Akan tetapi  Soekarno  menolak saran Sukarni. " Tidak ," kata Soekarno, " lebih  baik dilakukan  di tempat kediaman saya di Pegangsaan  Timur. Pekarangan  di  depan  rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing-mancing  insiden Lapangan  IKADA adalah lapangan umum. Suatu rapat umum, tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer, mungkin akan menimbulkan salah faham. Suatu bentrokan  kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut, mungkin akan  terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan  Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi ." Demikianlah keputusan terakhir dari pertemuan itu.
2.       Perdebatan

Proklamasi, ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan pemuda dengan golongan tua. Baik golongan tua maupun golongan muda, sesungguhnya sama-sama menginginkan secepatnya dilakukan Proklamasi Kemerdekaan dalam suasana kekosongan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang. Hanya saja, mengenai cara melaksanakan proklamasi  itu terdapat perbedaan pendapat. Golongan tua, sesuai dengan perhitungan politiknya, berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah, jika tetap bekerjasama dengan Jepang.
Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan, diperlukan suatu revolusi yang terorganisir. Soekarno dan Hatta, dua tokoh golongan tua, bermaksud membicarakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan cara itu, pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan pemuda. Mereka menganggap, bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Sebaliknya, golongan pemuda menghendaki terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan itu, dengan kekuatan sendiri. Lepas sama  sekali  dari campur tangan pemerintah Jepang. Perbedaan pendapat ini, mengakibatkan penekanan-penekanan golongan pemuda kepada golongan  tua  yang  mendorong  mereka  melakukan “aksi penculikan” terhadap diri Soekarno-Hatta (lihat  Marwati Djoened Poesponegoro, ed. 1984:77-81)
Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, tempat  kediaman Bung Karno, berlangsung  perdebatan   serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana dilukiskan Lasmidjah Hardi (1984:58); Ahmad Soebardjo (1978:85-87) sebagai berikut:
Sekarang  Bung, sekarang! malam ini  juga  kita kobarkan revolusi !" kata Chaerul Saleh dengan meyakinkan  Bung Karno bahwa ribuan  pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota dengan maksud mengusir tentara Jepang. " Kita  harus segera merebut  kekuasaan !" tukas Sukarni berapi-api. " Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami !" seru mereka bersahutan. Wikana malah berani mengancam Soekarno dengan pernyataan; " Jika Bung Karno  tidak mengeluarkan pengumuman pada malam  ini  juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari ."
Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil  berkata:  " Ini batang leherku, seretlah saya ke  pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga! Kamu tidak usah menunggu esok hari !". Hatta kemudian memperingatkan Wikana; "... Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus  menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan  apa yang telah saya katakan, dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan  itu sendiri ?Mengapa meminta Soekarno untuk  melakukan hal itu ?"
Namun, para pemuda terus mendesak; " apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan  kepada kita sebagai hadiah, walaupun Jepang sendiri  telah menyerah dan telah  takluk  dalam 'Perang Sucinya '!". " Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memprokla­masikan kemerdekaannya Mengapa bukan kita yang menyata­kan kemerdekaan kita sendiri, sebagai suatu bangsa ?". Dengan lirih, setelah amarahnya reda, Soekarno berkata; "... kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan  kesiapan total tentara  Jepang! Coba, apa yang  bisa  kau perlihatkan kepada saya ?  Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah  diproklamasikan Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang  atau Sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri ". Demikian jawab Bung Karno dengan tenang.
Para pemuda, tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun, tetap pada pendiriannya semula. Setelah berulangkali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak  bisa memutuskannya sendiri, ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Para tokoh yang hadir pada  waktu itu antara lain, Mohammad Hatta, Soebardjo, Iwa Kusumasomantri,  Djojopranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan, bahwa  usul para  pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan  timbulnya  banyak korban jiwa dan harta. Mendengar penjelasan Hatta, para pemuda  nampak tidak puas. Mereka mengambil  kesimpulan yang  menyimpang; menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan  kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang.
Pukul 04.00 dinihari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengasdengklok. Aksi "penculikan" itu sangat mengecewakan Bung Karno, sebagaimana dikemukakan Lasmidjah Hardi (1984:60). Bung Karno marah dan  kecewa, terutama  karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai tindakan patriotik. Namun, melihat keadaan dan situasi yang panas, Bung Karno tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak para pemuda untuk dibawa ke tempat yang  mereka tentukan. Fatmawati istrinya, dan Guntur yang pada waktu itu belum berumur satu tahun, ia ikut sertakan.
Rengasdengklok  kota kecil dekat Karawang  dipilih oleh para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta dengan perhitungan militer; antara anggota PETA (Pembela  Tanah Air) Daidan Purwakarta dengan Daidan Jakarta telah terjalin hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama-sama. Di samping itu, Rengasdengklok letaknya terpencil sekitar 15  km. dari Kedunggede Karawang. Dengan demikian, deteksi dengan mudah dilakukan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang mendekati Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah.
Sehari penuh, Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka, supaya segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang, rupa-rupanya tidak membuahkan hasil. Agaknya keduanya memiliki wibawa yang cukup besar. Para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok, segan untuk melakukan penekanan terhadap keduanya. Sukarni dan kawan-kawannya, hanya dapat mendesak Soekarno-Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya seperti yang telah direncanakan oleh para pemuda di Jakarta . Akan tetapi, Soekarno-Hatta tidak  mau didesak begitu saja. Keduanya, tetap berpegang teguh pada perhitungan dan  rencana mereka sendiri. Di sebuah  pondok  bambu berbentuk panggung  di tengah persawahan Rengasdengklok, siang itu terjadi perdebatan panas; " Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu ...". " Lalu apa ?" teriak Bung Karno sambil beranjak dari kursinya, dengan kemarahan yang menyala-nyala. Semua terkejut, tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara.
Waktu suasana tenang kembali. Setelah Bung Karno duduk. Dengan suara rendah ia mulai berbicara; " Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang  tepat. Di  Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan  ini untuk dijalankan tanggal 17 ". " Mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa  tidak sekarang saja, atau tanggal 16 ?" tanya Sukarni. " Saya seorang yang percaya pada mistik”. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang  berada  dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita semua  berpuasa, ini berarti saat yang paling suci  bagi kita. tanggal 17 besok hari Jumat, hari Jumat itu  Jumat legi, Jumat yang berbahagia, Jumat  suci. Al-Qur'an diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu  kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia ". Demikianlah antara lain dialog antara Bung Karno dengan para pemuda di Rengasdengklok sebagaimana ditulis Lasmidjah Hardi.
Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang   harus dilaksanakan  di Jakarta . Laksamana Tadashi Maeda, bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto dari pihak pemuda, hari itu juga mengantar Ahmad Soebardjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput  tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan, bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, komandan kompi PETA setempat, Cudanco Soebeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali  ke Jakarta.
3.       Detik-Detik Proklamasi

Hari  Jumat di bulan Ramadhan, pukul  05.00 pagi, fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda, dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks Proklamasi hingga dinihari. Mereka, telah sepakat untuk memproklamasikan  kemerdekaan bangsa Indonesia hari  itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada pukul 10.00 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para  pemuda  yang bekerja pada pers dan  kantor-kantor berita, untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.
Menjelang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Walikota, Soewirjo, memerintahkan kepada  Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan  seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan  satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu, masih ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di  belakang rumah. Bambu  itu dibersihkan dan diberi  tali. Lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera  yang dijahit  dengan  tangan oleh Nyonya  Fatmawati  Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak  standar, karena kainnya berukuran tidak  sempurna. Memang, kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera.
Sementara  itu, rakyat yang telah mengetahui  akan dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang  tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, Proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu Soekarno terserang  sakit,  malamnya panas dingin terus  menerus  dan baru  tidur  setelah selesai merumuskan teks Proklamasi. Para undangan telah banyak  berdatangan, rakyat yang telah menunggu  sejak pagi, mulai tidak sabar lagi. Mereka  yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar Proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar, mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan  teks Proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks Proklamasi tanpa kehadiran Mohammad Hatta. Lima menit sebelum acara dimulai, Mohammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih  dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Mohammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian.  Ia  juga mengenakan stelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara.
Marwati Djoened Poesponegoro melukiskan upacara pembacaan teks Proklamasi itu. Upacara itu berlangsung sederhana saja. Tanpa protokol. Latief Hendraningrat, salah  seorang  anggota  PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu  sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief kemudian mempersilahkan Soekarno dan Mohammad Hatta  maju beberapa  langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat  sebelum membacakan teks proklamasi.
"Saudara-saudara sekalian saya telah minta saudara hadir di sini, untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia  telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa  kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam jaman  Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada  mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil  nasib bangsa dan nasib tanah air  kita  di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang  berani mengambil nasib dalam tangan  sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia , permusyawaratan itu seia-sekata  berpendapat,  bahwa sekaranglah  datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan  tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami: PROKLAMASI; Kami  bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia . Hal-hal  yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta , 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta.
Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi  yang mengikat tanah air kita dan  bangsa  kita! Mulai saat  ini kita menyusun  Negara  kita!  Negara Merdeka.  Negara Republik Indonesia  merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu".
Acara, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang dua meter di depan tiang. Ketika S. K. Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak: " lebih baik seorang prajurit ," katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latief Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud  mengambil bendera dari  atas baki  yang  telah disediakan   dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latief Hendraningrat.
Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan  lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan  lambat sekali, untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengibaran  bendera, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari Walikota Soewirjo dan dr. Muwardi.
Setelah upacara pembacaan Proklamasi  Kemerdekaan, Lasmidjah Hardi (1984:77) mengemukakan bahwa ada sepasukan  barisan pelopor yang berjumlah kurang  lebih 100 orang di bawah pimpinan S. Brata, memasuki  halaman rumah Soekarno. Mereka datang terlambat. Dengan suara lantang  penuh kecewa S. Brata meminta agar Bung  Karno membacakan  Proklamasi sekali lagi.  Mendengar teriakan itu Bung  Karno tidak  sampai  hati,  ia  keluar  dari kamarnya. Di depan corong mikrofon ia menjelaskan bahwa Proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mendengar  keterangan itu  Brata belum merasa puas, ia meminta agar Bung Karno memberi  amanat singkat. Kali ini permintaannya dipenuhi. Selesai  upacara itu rakyat masih belum mau beranjak, beberapa anggota Barisan Pelopor masih duduk-duduk bergerombol di depan kamar Bung Karno.
Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, menurut Lasmidjah Hardi datang tiga orang pembesar Jepang. Mereka diperintahkan  menunggu di ruang belakang, tanpa  diberi kursi. Sudiro sudah dapat menerka, untuk apa mereka datang. Para anggota Barisan Pelopor mulai mengepungnya. Bung Karno sudah memakai piyama ketika Sudiro masuk, sehingga  terpaksa  berpakaian  lagi. Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dengan Bung Karno: " Kami  diutus oleh Gunseikan Kakka, datang kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan Proklamasi ." " Proklamasi sudah saya ucapkan," jawab Bung  Karno dengan tenang. " Sudahkah ?" tanya utusan Jepang itu keheranan. " Ya, sudah !" jawab Bung Karno. Di sekeliling  utusan Jepang itu, mata para  pemuda melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Sementara  itu, Latief Hendraningrat tercenung memikirkan kelalaiannya. Karena dicekam suasana tegang, ia lupa menelpon Soetarto dari PFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Untung ada Frans Mendur dari IPPHOS yang plat filmnya tinggal tiga lembar (saat itu belum ada rol film). Sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah  itu, dokumentasinya hanya ada  tiga; yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks Proklamasi, pada saat pengibaran  bendera,  dan  sebagian  foto hadirin yang menyaksikan peristiwa itu. 



4.       Reaksi Terhadap Proklamasi Kemerdekaan

Reaksi berbagai daerah di indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah :

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan perwujudtan niat dan tekad rakyat Indonesia untuk merdeka melepaskan diri dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan, menimbulkan tanggapan dari rakyat Indonesia berupa gerakan spontan rakyat Indonesia yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia berupaya menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka.

Menghadapi kenyataan tersebut para pemuda yang tergabung dalam komite Van Acctie Menteng 31 berperan sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta. Memunculkan gagasan untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada dan rakyat siap mendengarkan pidato para pemimpin bangsa Indonesia. Suasana di Lapangan Ikada menjadi tegang setelah pasukan Jepang datang dan mengepung lengkap dengan senjatanya sehingga sewaktu - waktu dapat terjadi.

Perintah yang dikeluarkan Presiden Soekarno dipatuhi sehingga rapat raksasa di Lapangan Ikada berakhir dengan aman dan tertib. Makna yang sangat besar pada Rapat raksasa di Lapangan Ikada : 1. Rapat berahasil mempertemukan pemerintah RI dengan rakyat. 2. Rapat merupakan perwujudtan kewibawaan pemerintah RI di hadapan rakyat. 3. Rapat berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mulai tersebar di penjuru tanah air, Sultan Hamengkubowono IX spontan menyatakan bahwa Yogyakarta tergabung dengan Republik Indonesia. Tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengkubowono IX mengeluarkan pernyataan sebagai bentuk dukungan terhadap Republik Indonesia, sebagai berikut : 1. Negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa bagian dari negara Republik Indonesia. 2. Hubungan antara Yogyakarta dengan pemeritah pusat negara Indonesia bersifat langsung dan akan bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia. 3. Sultan Hamengkubowono IX memerintahkan.

Bulan September 1945 Beberapa keresidenan di Jawa menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan dilarang memasuki kantor-kantor mereka.

Para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan gedung-gedung vital. Selama bulan September di Surabaya terjadi perebutan senjata di Arsenal (gudang museu) Don Bosco, perebutan Markas Pertahanan Jawa Timur, perebutan Pangkalan Angkatan Laut Ujung, dan perebutan markas-markas Jepang lainnya serta perebutan pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota.

19 September 1945 Terjadi Insiden Bendera di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dibantu oleh serombongan sekutu mengibarkan bendera di Puncak hotel. Itu memancing kemarahan para pemuda maka Residen Sudirman dengan cara baik agar bendera belanda itu diturunkan. Permintaan ditolak maka Hotel diserbu oleh para pemuda. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda. Lalu di robek warna birunya. Dan dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih.

Sasaran Berikutnya adalah Markas Keempetai yang terletak di Depan kantor Gubernur Sekarang karena dianggap sebagai lambang kekejaman Jepang. Markas diserbu oleh rakyat tanggal 1 Oktober 1945. setelah pertempuran selama lima jam gedung itu jatuh ke tangan rakyat.

Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dilakukan serempak sejak tanggal 26 September 1945. sejak pukul 10 pagi semua perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa Jepang menyerahkan semua kantor yang dikuasainya kepada Indonesia. Tanggal 27 September 1945 KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah Jogjakarta meungumumkan bahwa kekuasaan daerah Jogjakarta.

Pada tanggal 14 oktober 1945, 400 tawanan jJepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh pemuda indonesia ke semarang dengan rencana menawannya di Penjara Bulu. Dalam perjalanan sebagian tawanana melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido. Para pemuda menjadi marah dan melakukan perebutan terhadap Kantor pemerintah Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang ditawan, tapi kesokan harinya pasukan Jepang melakukan melakukan serbuan ke Semarang di Tangsinya di Jatingaleh. Jadilah pertempuran 5 hari di Semarang.

Tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapinia, Bulukumba. Setelah sampai di Ujung Pandang, Gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung – gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP. Tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujung Padang ke Polombangkeng.

Diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Berlangsung sampai pasukan Sekutu datang tanggal 17 Oktober 1945
Tanggal 8 Oktober 1945 Residen Sumatra Selatan Dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikan bendera Merah Putih. Diumumkan Juga bahwa seluruh Karisidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perbutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden sebab orang-orang Jepang telah menghindar saat terjadi demonstrasi.

Tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasuka Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A Maengkom, Kusno Dhanupojo, G.E. Duhan, juga menahan Komandan Garnisun Menado dan semua pasukan Belanda di Teling dan Penjara Manado. Diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tordano. Berita dan perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke Pemerintah Pusat
Pada Bulan Desember 1945, para pemuda berusaha merebut senjata dari jepang dan bentrokan terjadi di Gempe dan di Sape.
Dukungan para pejuang kalimantan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara berdemokrasi, pengibaran bendera merah putih, dan mengadakan rapat-rapat dalam pembicaraan tentang kemerdekaan indonesia. Di beberapa kota Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktifitas politik seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Tanggal 14 November 1945, sejumlah tidak kurang 8000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil
Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat.
Pemuda di Sulawesi Selatan menganggap tindakan Samratulangi Gubernur Sulawesi Sealatan terlalu hati-hati. Maka dari itu Pemuda merencanakan untuk merbut gedung yang dianggap penting, seperti Studio Radio, Tangsi Militer dan Pos Polisi. Dalam kelompok itu ada mantan anggota Kaigun, Heiho dan Pelajar SMP. Juga terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati. Tanggal 28 oktober 1945 mereka menuju sasaran dan melakukan pendudukan. Tujuan mereka membela Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Gerakan itu menjalar hingga Gorontalo dan Minahasa
Sejak tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda membentuk Angkatan Muda Indonesia ( API ) segera bergerak mengambil alih dan merebut kantor – kantor pemerintahan yang masih dikuasai oleh Jepang. Di tempat yang sudah berhasil direbut, dikibarkan bendera Merah Putih. Dibeberapa tempat mereka juga berhasil melucuti senjata Jepang.
Tanggal 13 September 1945 di kota Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas - markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.
Puncak kegiatan mendukung proklamasi tersebut ialah rapat raksasa di medan pada tanggal 3 oktober. Ketika itu gubernur sumatera, Mr.Teuku.Moh.Hasan, menyatakan proklamasi kemerdekaan secara Resmi. Demikianlah tindakan Heroik para pemuda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela berkorban agar Negara Indonesia tetap merdeka dan tidak diganggu oleh para penjajah lagi.

C.    Pembentukan Pemerintahan Indonesia
Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin dan pemerintahan yang berdaulat, oleh karena itu diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, dan keamanan negara Indonesia.
1.       Sidang tanggal 18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut :

Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945.
Memilih dan menetapkan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden (secara aklamasi)
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

2.       Sidang tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan mengenai :

  1. Pembagian wilayah Indonesia

Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa beserta gubernurnya, yaitu :
Jawa Barat          : Sutardjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah       : R. Panji Soeroso
Jawa Timur         : R.A Soerjo
Kalimantan          : Ir. Mohammad Noor
Sulawesi               : Dr. Sam Ratulangi
Maluku                 : Mr. J. Latuharhary
Sunda Kecil          : Mr. I Gusti Ketut Pudja
Sumatera             : Mr. Teuku Moh. Hasan
Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta
  1. Pembentukan Dpartemen dan Kementrian

Pembentukan 12 Departemen dan 4 kementrian negara untuk membantu presiden.
Departemen Dalam Negeri       : Wiranata Kusumah
Departemen Luar Negeri          : Ahmad Subardjo
Departemen Kehakiman           : Dr. Soepomo
Departemen Keuangan              : A.A Maramis
Departemen Kemakmuran       : Ir. Surachman Tjokrodisuryo
Departemen Pengajaran           : Ki Hajar Dewantara
Departemen Penerangan          : Amir Syarifudin
Departemen Sosial                     : Iwa Kusumasumantri
Departemen Pertahanan           : Supriyadi
Departemen Kesehatan             : Boentaran Martoatmodjo
Departemen Perhubungan       : Abikusno Tjokrosujoso
Departemen Pekerjaan Umum            : Abikusno Tjokrosujoso
Menteri Negara                          : Wachid Hasyim
Menteri Negara                          : R.M Sartono
Menteri Negara                          : M. Amir
Menteri Negara                          : R. Otto Iskandardinata

3.       Sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk tiga badan yaitu :

  1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI)

Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulaan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta, sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota propinsi. Tanggal 29 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anggota KNIP di Gedung Kesenian Jakarta dengan ketua Kasman Singodimejo.



  1. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)

Awalnya PNI dibentuk sebagai partai tunggal di Indonesia tetapi keputusan tersebut ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Tujuan PNI adalah mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.

  1. Pembentukan Tentara Kebangsaan

Sehubungan dengan pembentukan Tentara Kebangsaan maka dibentuk Badan Keamanan Rakyat/ BKR (23 Agustus 1945) yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang. Badan ini ditujukan untuk memelihara keselamatan rakyat. BKR dibentuk sebagai pengganti Badan Penolong Korban Perang (BPKP). BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah.
Akhirnya karena desakan para pemuda anggota BKR maka dibentuk tentara kebangsaan yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 25 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dalam upaya untuk mendirikan tentara yang percaya pada kekuatan sendiri. Pada 3 Juni 1947, TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan untuk membentuk tentara kebangsaan yang benar-benar profesional siap untuk mengamankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).














































Bab 4
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
A.    Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari Ancaman Sekutu dan Belanda
Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI merupakan komando bawahan dari SEAC.
 Tugas AFNEI di Indonesia adalah:
1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,
4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan
5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.
Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Sekutu dengan senang. Akan tetapi setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya pasukan Sekutu yang diboncengi NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikut ini berbagai perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di daerah-daerah.
1. Pertempuran Surabaya 10 November1945
Surabaya merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Mallaby. Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi ultimatum, isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.
Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama tiga minggu. Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.
2. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.
3. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945
Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan.
Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.
4. Bandung Lautan Api
Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama isinya kota Bandung bagian Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang. Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Menghadapi ultimatum tersebut para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan.
Akhirnya para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada tanggal 23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi ke luar kota.
5. Puputan Margarana 20 November 1946
Perang Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke tangsi NICA di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai (yang dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan di Desa Adeng Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar dan berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga.
Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan” yang berarti bertempur sampai habis-habisan (fight to the end). Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut. Jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur.
6. Serangan Umum 1 Maret 1949
Dalam agresi militer II, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibukota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol Soeharto mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem wehrkreise.
Untuk memudahkan penyerangan, maka dibentuk beberapa sektor yaitu:
a. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,
b. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,
c. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,
d. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.
Pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan-pasukan telah merayap mendekati kota dan melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene berbunyi, serangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan dari sektor Barat sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat membantu memperlancar jalannya penyerangan dengan memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat terbang. Belanda melakukan serangan balasan.
Meskipun demikian, serangan umum telah mencapai tujuannya.
Berikut ini tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949.
a. Ke dalam
1) Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.
2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
b. Ke luar
1) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif.
2) Mematahkan moral pasukan Belanda.
Untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.
B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.
1. Diplomasi Beras Tahun 1946
Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.
2. Perundingan Linggarjati
Perundingan Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
3. Agresi Militer Belanda (Tanggal 21 Juli 1947)
Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.
4. Perundingan Renville
Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:
a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan
melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.
5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi
instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.
6. Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari
1949 yang isinya:
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.
7. Perundingan Roem – Royen
Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement. Lihat tabel 3.1
8. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,
b. TNI menjadi inti APRIS, dan
c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.
Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.
a.       Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b.       Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai
c.        Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d.       Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

B.    Dari Republik Indonesia Serikat hingga Kembali ke Republik Indonesia

1.       Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat
Sejarah terbentuknya Republik Indonesia serikat (RIS) - Pada tanggal 20 Desembar 1949 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, melantik Kabinet yang terdiri atas Para teknokrat, yang di dukung partai Politik. Sembilan Menteri dari kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Hatta berasal dari Republik Indonesia, sedangkan lima yang lain dari BFO. 

Dalam undang-undang republik indonesia serikat (RIS), setiap negara bagian, yang mula-mula berjumlah enam belas, mempunyai dua orang Wakil dalam senat, sedangkan Rakyat pemilih mempunyai wakil mereka dalam parlemen (sementara). Sesuai dengan keputusan KMB, angkatan perang RIS (APRIS) terdiri dari unsur-unsur TNI dan KNIL. Setahap demi setahap birokrasi pemerintahan mulai berjalan. Lambang negara, Bhineka Tunggal Ika, diresmikan oleh kabinet RIS (11 Januari 1950). 

Hubungan diplomasi resmi pun dibuka. Sebagai tanda terima kasih atas dukungan Politik yang diberikan terhadap perjuangan Indonesia, Presiden Soekarno pun mengadakan kunjungan resmi ke India, Pakistan, dan Burma (24 Januari - 2 Februari 1950). Mr. Moh. Roem, Menteri Negara Tanpa Portofolio, diangkat sebagai Komisaris tinggi di Negeri Belanda, Hans Max Hirschfeld, penasehat keuangan dan ekonomi kabinet, diangkat sebagai komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia. Negara-negara lain pun membuka kedutaan besar mereka. Dengan segala perlengkapan Kenegaraan Republik Indonesia serikat, yang berdaulat penuh, kini telah siap untuk menjadi negara nasional, yang demokratis dan modern. Tetapi RIS tak pernah bisa diterima dengan sepenuh hati oleh para pejuang Kemerdekaan. karena itulah tugas kabinet Hatta sangat berat sensitif.

Beban hutang yang dilimpahkan oleh KMB kepada RIS cukup menahan usaha rehabilitas kehidupan ekonomi rakyat, Sanering, yang di kenal dengan Gunting Sjafruddin terpaksa dilakukan. Mata uang yang bernilai diatas Rp 5,- dinyatakan hanya laku setengahnya, sedangkan yang setengah lagi dijadikan sebagai simpanan pada Negara. Situasi keamanan juga masih rawan. Konsolidasi TNI dan integrasi unsur KNIL kedalam Angkatan perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dan hasrat politik untuk mengembalikan Negara Kesatuan serta masalah Irian Barat adalah hal-hal berat yang harus diatasi.         




2.       Kembali ke Negara kesatuan Republik Indonesia

Latar Belakang Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)

Kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat karena sebab-sebab berikut.
a.       Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
b.       Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS. Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatankegiatan, seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia.
c.        Dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda.

Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI

Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuklah satu negara federal yang bernama Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing Negara bagian mempunyai luas daerah dan penduduk yang berbeda.

Setelah berdirinya negara RIS, segera muncul usaha-usaha untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di daerah-daerah melakukan kegiatan kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta.
Bentuk nyata dari adanya pertentangan tersebut yaitu muncullah dua golongan berikut.
a.       Golongan unitaris, yaitu golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh. Yamin
b.       Golongan federalis, adalah golongan yang tetap menghendaki adanya negara serikat, dipimpin oleh Sahetapy Engel.
Pertentangan ini dimenangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang Undang Darurat No. 11 tahun 1950 tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS”. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut berturut-turut negara-negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, sehingga sampai tanggal 5 April 1950 negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian, yaitu:
a.       Republik Indonesia (RI)
b.       Negara Sumatra Timur (NST)
c.        Negara Indonesia Timur (NIT)
Sementara itu pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (NST dan NIT). Kesepakatan tersebut dinamakan “Piagam Persetujuan” yang berisi sebagai berikut.
a.       Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
b.       Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya.
c.        Dewan menteri harus bersifat parlementer.
d.       Presiden adalah Presiden Sukarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut.
e.       Membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut.
Sesuai dengan Piagam Persetujuan tersebut pemerintah Republik Indonesia dan RIS akan membentuk panitia bersama. Panitia ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo dan Abdul Hamid dari pihak Republik Indonesia. Tugas pokoknya yaitu merancang Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan. Rancangan tersebut berhasil disusun pada tanggal 20 Juli 1950 untuk selanjutnya diserahkan kepada dewan perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan.
Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 Rancangan UUD itu diterima baik oleh senat, parlemen RIS, dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi UUD Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia merayakan tanggal 17 Agustus 1950 itu dengan meriah sebagai ulang tahun kemerdekaan yang ke-5.

Soal latihan!
1.          Jelaskan mengapa para penjelajah ingin menguasai Indonesia?
2.          Jelaskan istilah kolonialisme?
3.          Jelaskan istilah imperialisme
4.          Apa yang menyebabkan runtuhnya paham kolonialisme dan imperialisme di Indonesia?
5.          Jelaskan muncul dan runtuhnya VOC!

Soal latihan!
1.       Sebutkan tahap-tahap masa pergerakan Indonesia!
2.       Sebutkan faktor intern pendorong lahirnya pergerakan Indonesia!
3.       Sebutkan faktor ekstern pendorong lahirnya pergerakan Indonesia!
4.       Definisikan Pergerakan Nasional Indonesia!
5.       Dan sebutkan organisasi-organisasi pergerakaan nasional!

Soal latihan!
1.       Apa dampak positif dari kekalahan Jepang bagi Indonesia?
2.       Jelaskan apa itu BPUPKI!
3.       Jelaskan apa itu PPKI!
4.       Jelaskan secara singkat perumusan teks proklamasi!
5.       Apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?

Soal latihan!
1.       Sebutkan pertempuran-pertempuran yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya!
2.       Sebutkan diplomasi apa saja yang dilakukan Indonesia!
3.       Apa itu kabinet RIS (Republik Indonesia Serikat)?
4.       Jelaskan bagaimana terbentuknya Republik Indonesia Serikat!
5.       Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia!